Category Archives: Uncategorized

Bangunan Ilmu Hukum Dalam Telaah Filsafat oleh Maryo Lawalata

01. Pendahuluan
Manusia dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan, yang tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana seharusnnya manusia itu bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman tersebut merupakan patokan atau ukuran berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama yang kemudian disebut kaidah sosial, yang pada hakekatnya merupakan rumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnnya dilakukan atau tidak, yang dianjurkan maupun yang dilarang untuk dijalankan. Dengan kaidah sosial hendak dicegah gangguan-gangguan maupun konflik kepentingan manusia, sehingga diharap manusia dapat terlindungi kepentingan-kepentingannya. (Mertokusumo; 1999: 10).
Kaidah keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman manusia terhadap kewajibannya terhadap tuhan dan dirinya sendiri. Sumbernya adalah ajaran-ajaran agama yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah tuhan sehingga sanksinya pun berasal dari tuhan.
Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu yang bersangkutan dengan kehidupan pribadinya, terutama mengenai nurani individu manusia tersebut dan bukan sebagai mahluk sosial atau sebagai anggota masyarakat. Fungsinya untuk melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri dengan tujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi manusia serta menyempurnakannya agar tidak berbuat jahat.
Kaidah kesopanan didasarkan pada kebiasaan kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Ditujukan terhadap sikap lahir pelakunya yang konkrit demi penyempurnaan/ketertiban masyarakat dan bertujuan menciptakan perdamaian, tata tertib atau membuat sedap lalu lintas antar manusia yang bersifat lahiriah dengan mementingkan yang lahir atau yang formal. Sanksinya bersifat tak resmi dari masyarakat yang berupa celaan atau cemoohan.
Ketiga kaidah sosial tersebut dirasakan kurang memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga manusia berharap kepada kaidah hukum untuk dapat melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingannya. Kaidah hukum lebih ditujukan kepada sikap lahir manusia dan bukan sikap batinnya. Pada hakekatnya apa yang dibatin, yang dipikirkan manusia tidak menjadi soal asalkan secara lahiriah tidak melanggar kaidah hukum. Asal kaidah hukum dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan (heteronom) dan masyarakat secara resmi diberi kuasa untuk menjatuhkan sanksi melalui alat-alat negara (Mertokusumo, 1999: 12). Jika kaidah keagamaan, kesusilaan dan kesopanan hanya memberikan kewajiban-kewajiban (normatif) saja maka kaidah hukum selain membebani kewajiban-kewajiban juga memberikan hak-hak (atributif).
Menurut Satjipto Raharjo (2000: 17) kaidah hukum merupakan resultan dari tegangan antara norma kesusilaan dengan norma kebiasaan. Norma kesusilaan bersifat ideal sedangkan norma kebiasaan bersifat empirik dan norma hukum berada diantara keduanya. Hukum sebagai disiplin ilmu mengarahkan sasaran studinya terhadap kaidah atau norma yang menghasilkan ilmu tentang kaidah hukum (norm wissenschaft), terhadap pengertian-pengertian dalam hukum yang menghasilkan ilmu tentang pengertian hukum (begriffen wissenschaft), dan terhadap kenyataan-kenyataan dalam hukum yang menghasilkan ilmu tentang kenyataan hukum (sein wissenschaft).

0.2 Pengertian, Ciri dan Kredo Ilmu Hukum
Hukum dalam bahasa Inggris ‘law” dapat diartikan sebagai sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencari keadilan atau dalam artian yang lain merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Pengertian ini sebetulnya mengarahkan hukum sebagai suatu disiplin ilmu. Ilmu hukum dapat diartikan sebagai jurisprudence yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum. Ilmu hukum hanya melihat gejala-gejala hukum saja, yang hanya dapat dilihat dengan pancaindra, yang menjelma dalam perbuatan-perbuatan manusia dalam kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan dalam kebiasaan-kebiasaan hukum.
Ilmu hukum positif tidak dapat mengamati kaidah-kaidah hukum yang merupakan pertimbangan nilai-nilai, karena berada jauh di luar pandangannya. Kaidah hukum masuk dalam tataran dunia nilai, tataran sollen. Ketika ilmu hukum tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan (penting) mengenai hukum, maka saat itu pulalah filsafat hukum mulai bekerja dalam mempelajari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab tersebut. Kaidah-kaidah hukum adalah pertimbangan nilai-nilai, yaitu pertimbangan-pertimbangan tentang sesuatu yang seharusnya kita lakukan atau tidak kita lakukan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Kaidah hukum menghendaki diikuti sebagai sebuah otoritas sehingga dengan demikian mempunyai sifat perintah, suruhan dan larangan. Suatu kaidah dapat berubah menjadi kaidah hukum, jika kaidah tersebut dikeluarkan oleh negara berupa peraturan-peraturan yang harus menjadi pedoman bagi pemerintah dan bagi kekuasaan pengadilan saat melakukan tugasnya serta kaidah hukum mempunyai ciri bahwa ia dipertahankan oleh paksaan pemerintahan atau setidak-tidaknya oleh paksaan yang terorganisir. Jika diamati, maka ketiga pengertian tersebut memiliki persamaan yaitu meletakkan hubungan yang erat antara hukum dan negara (atau penguasa) dan bahwa ketiga pengertian tersebut merupakan hasil dari penelitian secara empiris dalam mencari ciri persekutuan untuk peraturan-peraturan yang biasanya disebut peraturan-peraturan hukum.

Beberapa ciri ilmu hukum, diantaranya:
1. Ilmu hukum bersifat dogmatis, disebut juga ilmu hukum dogmatik yang mempelajari hukum positif dan hukum positif itu dianggap sebagai dogma. Artinya dianggap sebagai sesuatu yang tidap boleh dibuktikan lebih lanjut atau tidak boleh diganggu gugat. Ciri ini menggunakan metode sintesis, menggambungkan dua premis sehingga menjadi satu kesimpulan yang berbentuk silogisme. Misalnya barangsiapa mencuri, dihukum. Riko mencuri, Riko dihukum. Ini adalah pasti dan tidak bisa diganggu gugat lagi hukumnya.
2. Ilmu hukum bersifat Normatif, ciri dari ilmu hukum ini adalah bersandar pada norma-norma atau kaidah-kaidah-kaidah.
3. Ilmu hukum bersifat hermeneutis, Ilmu hukum itu bersifat menafsirkan
4. Ilmu hukum berorientasi yurisprudensial yaitu ilmu hukum peradilan atau yang berorientasi pada yurisprudensi

Kredo Ilmu Hukum
Ada empat kredo ilmu hukum, diantaranya
1. Fiat jutitia ruat caelum: hukum harus ditegakkan walau langit runtuh
2. Presumption of innocent: asas praduga tak bersalah
3. Setiap orang dianggap tahu undang-undang
4. Equality before the law

0.3 Mengapa Orang Menaati Hukum
Benarkah kaidah hukum memperoleh otoritasnya dan oleh karenanya masyarakat mengakui kaidah tersebut dengan cara mentaatinya, semata-mata (1) hanya karena orang-orang yang menciptakannya, (2) karena orang-orang yang mengakuinya sebagai hukum, atau (3) karena nilai batinnya/nilai keadilannya sendiri? Dari mana pemerintah/penguasa pada suatu negara memperoleh hak untuk memaksakan pertimbangan-pertimbangan nilainya kepada orang lain sebagai suatu perintah? Secara garis besar, terdapat tiga ajaran yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu: (1) raja memperoleh kekuasaannya karena langsung diangkat oleh Tuhan, merupakan kehendak Tuhan (theocratisch atau hukum kodrat), (2) pemerintah langsung memperoleh kekuasaannya dari kehendak rakyat dan hanya secara tidak langsung dari Tuhan (scholastik pada abad pertengahan), (3) segala hukum adalah hukum manusia (rasionalisme dari aufklarung abad ke 18).
Pada abad ke 19, ajaran theocratisch masih terus hidup dalam berbagai corak dan bentuk, namun ajaran tersebut tidak lagi memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam pemberian sanksi-sanksi tertentu kepada masyarakat dalam pelanggaran terhadap hukum. Hal ini disebabkan, pada abad tersebut pemerintah tidak lagi merupakan penjelmaan agama dan tak mengakui kitab suci sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Pembela ajaran ini di abad 19 adalah Julius Stahl (1802-1861): “Negara adalah badan yang diberikan kuasa penuh oleh Tuhan, akan tetapi yang diberikan wewenang penuh bukanlah aparatur pemerintahan, akan tetapi negara sendiri sebagai badan”. Hukum memperoleh kekuatan mengikatnya dari ordonansi ketuhanan yang merupakan dasar suatu negara. Meskipun hukum merupakan buatan manusia, namun ia digunakan untuk membantu mempertahankan tata tertib dunia ketuhanan.
Teori perjanjian mendalilkan ajarannya bahwa sumber kekuasaan pemerintah berada pada kehendak manusia/warganegara sendiri. Warganegara wajib taat kepada pemerintahan dan hukum, karena dengan tegas atau dengan diam-diam mereka dengan keinginan dan kesadaran sendiri secara penuh telah membuat perjanjian seperti itu. Ajaran ini diperkenalkan dan dipraktekkan melalui berbagai cara pertama kali pada zaman Yunani oleh kaum sophist dan epicurust. Dalam abad pertengahan, pikiran seperti itu semakin meluas meskipun tidak dapat dilaksanakan secara penuh, oleh karena bertentangan dengan pandangan keagamaan pada saat itu. Sehingga pikiran baru tersebut dilakukan dalam bentuk lama: Tuhan memberi rakyat kewenangan untuk membentuk pemerintah, dan rakyatpun mempergunakan kewenangan itu dengan menyerahkannya kepada raja atas dasar suatu perjanjian. Pada abad ke XVII terjadinya negara dan tata hukum didasarkan atas perjanjian, yang tidak semata-mata merupakan perjanjian yang dilakukan oleh rakyat dan raja (perjanjian penaklukan), tetapi adalah sesuatu perjanjian yang diadakan oleh manusia yang satu dengan yang lain untuk mendirikan negara dan tata hukum (perjanjian masyarakat). Ajaran ini menjadi sangat terkenal ketika Rosseau memperkenalkannya dengan nama contract social. Ajaran ini pada saat sekarang sudah tidak lagi banyak dianut, oleh karena pada teori ini disana-sini ditemukan kelemahan-kelemahan, salah satunya adalah: janji hanyalah merupakan sesuatu hal yang abstrak dan menggantungkan kewajiban seseorang kepada kehendak suatu janji bukankah itu berarti menghapuskan segala kewajiban. Kemudian, bagaimana hukum dapat memperoleh kekuatan mengikat dari suatu kontrak yang agar dapat mengikat mengandaikan adanya hukum?
Ajaran kedaulatan negara muncul pada abad ke XIX, abad ilmu alam, yang mendasarkan kekuatan mengikat dari hukum adalah kehendak negara dan mendasarkan adanya kekuasaan negara pada sesuatu hukum kodrat (yang lebih kuat menguasai yang lebih lemah). Oleh karena daya hukum itulah maka terjadi negara yang bukan buatan manusia melainkan hasil alam. Melakukan kekuasaan pemerintahan bukan melakukan sesuatu hak yang meminta pembenaran, kekuasaan pemerintahan adalah suatu kenyataan yang dapat diterangkan dengan jalan ilmu pengetahuan dari jalannya hukum kodrat, yang diperoleh dengan cara melihat kenyataan empiris. Sementara itu, pada tingkat terakhir dari ajaran kedaulatan negara, juga memberi kemungkinan menunjuk kepada kehendak Tuhan sebagai yang mengadakan hukum kodrat itu. Yang meletakkan dasar teori ini adalah seorang swiss, Karl Ludwig von Haller.
Ajaran hukum “reine rechtslehre/normatif rechtsleer” dari Hans Kelsen yang ingin memurnikan ajaran hukum dari segala anasir yang bukan yuridis (politik, kesusilaan, sosiologi). Negara bukan merupakan dunia sein (undang-undang kausal) tetapi dunia sollen (undang-undang normatif).
Dipandang dari sudut yuridis, negara adalah tata hukum itu sendiri. Negara dan hukum adalah sama, negara adalah penjelmaan dari hukum. Menurut Kelsen adalah tidak benar menjawab pertanyaan tentang alasan berlakunya hukum (sesuatu sollen) dengan sein. Saya seharusnya bertindak demikian, bukan karena Tuhan menghendakinya, melainkan karena saya seharusnya mengikuti perintah Tuhan. Itu adalah dasar terakhir yang tidak dapat diuraikan lebih lanjut untuk “sollen” yang bersifat agama. Dasar berlakunya suatu kaidah hanya dapat diketemukan dalam kaidah yang lain. Kaidah yang ditentukan dengan keputusan hakim, memperoleh kekuatan berlakunya dari kaidah undang-undang yang lebih tinggi dan kaidah undang-undang memperoleh kekuatan berlakunya dari kaidah undang-undang dasar yang lebih tinggi. Kaidah yang lebih tinggi dari undang-undang dasar tidak ada. Dengan demikian, terpaksa kita menerima undang-undang dasar sebagai dasar berlakunya dari seluruh hukum positif, sesuatu kaidah dasar/ursprungsnorm tetapi sesuatu kaidah yang tidak boleh dipandang sebagai kaidah-kaidah dasar yang mempunyai isi, sesuatu kaidah dari mana orang dapat mencari isi hukum, ursprungsnorm yang bersifat hipotetis hanya hendak menyatakan kesatuan formil dari seluruh sistem hukum, yang menyulap kenyataan bahwa orang-orang pemerintahan meletakan pertimbangan-pertimbangan nilai mereka sebagai peraturan yang mengikat, menjadi hukum, sehingga dengan demikian menyulap “seinskategorie” menjadi sesuatu yang menurut Kelsen merupakan kebalikannya yaitu kategori sollen.
Teori kedaulatan hukum dikemukakan oleh H. Krabbe, mengatakan bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikatnya dari kehendak orang-orang tertentu yaitu orang-orang pemerintahan, orang-orang hidup di bawah kekuasaan undang-undang yang terbentuk melalui perwakilan rakyat. Undang-undang tidak mengikat karena pemerintah menghendakinya, melainkan karena ia merupakan perumusan kesadaran hukum dari rakyat. Undang-undang berlaku berdasarkan nilai batinnya, yakni berdasarkan hukum yang menjelma didalamnya. Ajaran kedaulatan hukum pada asasnya tidak mengakui kekuasaan seseorang, ia hanya mengakui kekuasaan batin dari hukum; ia tidak menerima kekuasaan pemerintahan yang dilakukan oleh orang yang memerintah atas kuasa diri sendiri, akan tetapi semata-mata menerima kekuasaan pemerintahan yang dikeluarkan oleh hukum dan yang berlaku menurut peraturan-peraturan hukum. Yang terutama bukanlah negara, pemerintahan, melainkan yang terutama adalah hukum. Hukum tidak memperoleh kekuatan mengikatnya dari kehendak pemerintahan, melainkan pemerintahan hanya memperoleh kekuasaannya dari hukum. Akan tetapi dari manakah datangnya hukum itu dan bagaimanakah ia memperoleh kekuatan mengikatnya. Dijawab oleh Krabbe, bahwa hukum berpangkal pada perasaan hukum dan hanya memperoleh kekuasaan dari persesuaiannya dengan perasaan-perasaan individu. Tetapi timbul kesulitan: sesuatu kaidah hukum yang berpangkal pada perasaan-perasaan hukum individu hanya menguasai kehendak individu itu sendiri. Akan tetapi hukum sebagai kaidah masyarakat harus menguasai kehendak individu itu sendiri yang bersandar pada keyakinan hukum bersama. Akan tetapi unanimitas keyakinan hukum adalah sesuatu yang jarang didapatkan.
Perasaan hukum dan keyakinan hukum seseorang akan sangat berbeda dengan yang lainnya. Sehingga konsekuensi dari ajaran Krabbe adalah timbulnya kaidah yang beraneka ragam, sebanyak keyakinan hukum sebanyak itu pulalah jumlah kaidah. Akan tetapi pergaulan hidup menghendaki kesatuan kaidah hukum: hukum harus sama untuk semua anggota masyarakat. Oleh karenanya maka keseragaman kaidah hukum lebih penting daripada isi kaidah itu, sehingga kesadaran hukum kita memberikan nilai yang tertinggi kepada kesatuan kaidah tersebut, jika perlu dengan mengorbankan sesuatu isi yang tertentu yang lebih kita sukai.
Karena keyakinan-keyakinan hukum orang berlainan, kita harus memilih antara berbagai isi hukum untuk mencapai kesatuan hukum. Bagaimanakah kita harus memilih? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Krabbe bertitik pangkal kepada apa yang dipandangnya sebagai aksioma:”persamaan derajat individu-individu yang turut membentuk hukum, atau dengan perkataan lain, persamaan kualitatif kesadaran hukum yang ada pada diri tiap-tiap orang”. Krabbe menarik kesimpulan, bahwa hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat terbanyak dan dari mayoritas mutlak. Rumus tersebut dilakukannya sedemikian konsekuen, sehingga ia meniadakan kekuatan mengikat dari undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum orang terbanyak tersebut. Undang-undang seperti ini, yang tidak mengikat masyarakat dan seharusnya tidak diberlakukan lagi oleh hakim dan orang-orang pemerintahan lainnya.
Menurut Van Apeldoorn, maka dengan menarik konsekuensi yang sedemikian jauhnya terhadap ajarannya itu, Krabbe telah melakukan ad absurdum. Bagaimana dengan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan hakim dan birokrasi. Dan bagaimana halnya nasih kesatuan kaidah hukum, jika para hakim dan aparatur pemerintah diperkenankan, bahkan diserahi kewajiban untuk menyampingkan undang-undang (bahkan UUD) dalam melakukan tugasnya, jika menurut pertimbangan mereka undang-undang (termasuk UUD) tidak sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat terbanyak, padalah hal tersebut adalah hal yang merupakan sesuatu yang tidak tentu dan tidak dapat ditentukan.
Kelemahan Krabbe tersebut terungkap, oleh karena ia menyamakan hukum dengan kesadaran hukum, sehingga dengan kekonsekuenan Krabbe dalam implementasi teorinya, dipastikan menyebabkan terjadinya penghapusan seluruh hukum, yang berarti lumpuhnya kewibawaan undang-undang.
Menurut Van Apeldoorn, jika suatu tatanan masyarakat hendak merupakan lebih daripada tatanan kekuasaan belaka, maka ia juga harus merupakan tatanan hukum, harus memenuhi kesadaran kesusilaan dan kesadaran rakyat itu sendiri, artinya memenuhi pandangan-pandangan yang berlaku didalam masyarakat itu tentang apa yang baik dan adil, karena disitulah letaknya otoritas hukum. Pada hakekatnya, sesuatu hukum kebiasaan yang timbul langsung dari masyarakat itulah yang terbanyak memenuhi tuntutan tersebut. Dengan varian atas ucapan ahli hukum Romawi Paulus, dapatlah kita katakan optima iuris interpres consuetudo (penjelmaan hukum yang terbaik adalah kebiasaan).
Diperlukan suatu kerjasama yang kondusif antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat dalam menyusun suatu perundang-undangan yang berdasarkan kesadaran kesusilaan dan kesadaran hukum rakyat. Hukum perundang-undangan sebagian besar tidak lain merupakan hukum kebiasaan yang ditulis dan karena itu hal-hal yang merupakan dasar-dasar pokoknya tergores dalam kesadaran rakyat. Keyakinan yang berakal dari sesuatu bangsa bahwa harus ada tata tertib, sehingga harus ada hukum yang pada umumnya berisi pandangan-pandangan kesusilaan dan pandangan-pandangan hukum rakyat, menyebabkan bahwa keyakinan rakyat memberikan otoritas yang mengikat dari undang-undang, sekalipun juga seandainya undang-undang atau peraturan-peraturan tertentu ternyata tidak sesuai dengan pandangan-pandangan yang berlaku dalam masyarakat.
Jika suatu tatanan hukum kehilangan dasar tersebut-bahwa keyakinan rakyat adalah tatanan hokum-maka lenyaplah segala otoritasnya dan berakhirlah ia sebagai hukum, walaupun ia dapat hidup terus beberapa waktu sebagai tatanan otoritas.

0.4 Aspek Ontologis dari Ilmu Hukum
Disiplin ilmu hukum dalam mengarahkan sasaran studinya terhadap kaidah (norm wissenschaft), maka akan dapat dibedakan antara kaidah dalam arti yang luas dengan asas-asas hukum dan norma (nilai) yang merupakan kaidah dalam arti yang sempit, serta peraturan hukum konkrit. Kaidah dalam arti yang luas adalah rumusan pandangan masyarakat pada umumnya (bukan rumusan pandangan kelompok atau individu) tentang apa yang baik yang seharusnya diperbuat dan apa yang buruk yang seharusnya tidak diperbuat. Asas-asas hukum merupakan peraturan atau pedoman yang bersifat mendasar tentang bagaimana seharusnya orang berperilaku dan pedoman tersebut berupa pikiran dasar yang tersirat, berlaku umum, abstrak, mengenal pengecualian-pengecualian dan merupakan persangkaan (presumption) serta bersifat ideal mengingat manusia akan menemukan cita-citanya dengan asas hukum tersebut dan bersifat dinamis. Kaidah dalam arti yang sempit adalah nilai yang dapat kita gali atau temukan dari peraturan hukum konkrit, sedangkan peraturan hukum konkrit sendiri berupa pasal-pasal suatu peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh peraturan hukum konkrit adalah Pasal 362 KUHP, maka asasnya adalah asas legalitas, norma atau nilai yang dapat kita gali adalah bahwa perbuatan mencuri itu merupakan perilaku yang buruk sehingga dilarang untuk dilakukan.
Sasaran studi ilmu hukum terhadap pengertian pengertian (begriffen wissenschaft) tidak diarahkan untuk mencari pengertian dari hukum itu sendiri, melainkan mencari pengertian-pengertian dari konsep-konsep yang terdapat dalam hukum baik itu konsep dasar (fundamental) maupun konsep-konsep operasional sebagai tindak lanjut dari konsep dasar. Misalnya saja tentang pengertian dari konsep peristiwa hukum, hubungan hukum, subyek hukum, manusia sebagai subyek hukum, badan hukum, hak dan kewajiban serta demikian seterusnya yang kemudian secara sistematik bangunan pengertian-pengertian tersebut akan membentuk ilmu hukum.
Selain kaidah sebagai sasaran studi ilmu hukum, sistem hukum dan penemuan hukum juga menjadi sasaran yang penting untuk dikaji (Hartono, 1989: 13-20). Sistem hukum adalah tatanan yang utuh yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembentuk sistem yang masing-masing saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan dari sistem, serta tidak dikehendaki adanya konflik atau kontradiksi dalam diri sistem, namun jika terjadi konflik maka akan diatasi oleh dan didalam sistem hukum itu sendiri (Mertokusumo, 1999: 115). Penemuan hukum adalah menemukan hukumnya atau peraturannya karena tidak jelas, tidak lengkap atau tidak ada. Ketidak jelasan peraturan akan digunakan metode interpretasi atau penafsiran dengan jalan menafsirkan bagian peraturan yang tidak jelas (Loudoe; 1985: 124-125). Ketidaklengkapan atau ketiadaan peraturan hukum akan digunakan metode argumentasi baik argumentum peranalogiam maupun argumentum acontrario, serta metode konstruksi hukum (penyempitan maupun penghalusan hukum) serta metode fiksi hukum, yaitu apa yang ada dianggap tiada dan sebaliknya apa yang tiada dianggap ada (Scholten, 1992: 67).
Proklamasi Kemerdekaan Negara RI yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berhasil mendobrak sistem hukum kolonial dan menggantinya dengan sistem hukum nasional. Terlepas pro dan kontra antara kubu yang berpendapat bahwa saat ini kita telah memiliki sistem hukum nasional sendiri dan kubu yang berpendapat bahwa kita belum memiliki sistem hukum nasional sendiri karena sistem hukum yang ada ini masih merupakan warisan atau kelanjutan dari sistem hukum kolonial, maka penulis berpendapat bahwa sistem hukum itu bersifat historisch bestimmt (dinamis terkait dengan aspek-aspek kesejarahannya dan terikat dengan dimensi waktu dan tempatnya). Kita tidak dapat membangun sistem hukum nasional yang sama sekali baru karena sistem hukum itu bersifat given dan sistem hukum nasional yang telah ada, yang merupakan kelanjutan dari sistem hukum kolonial secara step by step akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan serta penyempurnaan-penyempurnaan untuk diselaraskan dan diserasika dengan Grundnorm kita, karena semenjak kemerdekaan RI kita telah mempunyai Undang-Undang Dasar Negara sendiri yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 yang di dalamnya memuat dasar Negara RI yaitu Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan dalam hirarki peraturan perundang-undangan Negara RI menempati kedudukan sebagai grundnorm. Demikian pula dalam operasionalisasi peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang masih berlaku karena ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD Negara RI Tahun 1945, terutama dalam pelaksanaannya di lembaga peradilan, hakim-hakim Indonesia telah menyesuaikan peraturan-peraturan warisan kolonial Belanda yang berjiwa materialistik, kapitalistik dan individualistik tersebut dengan Pancasila yang berjiwa monodualistik (asas keseimbangan).
Plularisme hukum sudah dikenal di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Bahkan dilegalkan dengan pasal 131 I.S. (Indische Statsregeling) yang berisi ketentuan bahwa di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) berlaku 3 macam sistem hukum perdata yaitu:
1. Hukum Perdata Barat.
2. Hukum perdata Islam.
3. Hukum perdata Adat.
Saat ini di masa kemerdekaan plularisme hukum tersebut masih merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dan dalam pembangunan hukum sekarang yang bercorak modern melalui peraturan perundang-undangan hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam saling berebut pengaruh untuk mewarnai pembangunan hukum nasional tersebut dalam berbagai bidang melalui proses legislasi nasional.
Hukum Barat yang bercorak kapitalistik dan individualistik memiliki dasar ontologis monisme yaitu materialisme, bahwa hakekat dari kenyataan yang ada (Suriasumantri, 1990: 93) yang beraneka ragam itu semua berasal dari materi atau benda yaitu sesuatu yang berbentuk dan menempati ruang serta kedudukan nilai benda/badan/materi adalah lebih tinggi daripada roh/sukma/jiwa/spirit (Fadjar; 2007: 1-2).
Hukum Islam yang memberikan kostribusi terhadap pembangunan hukum nasional bukanlah hukum Islam yang bersifat universal (Rasyid, 1991 : 6) yang meliputi peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif, melainkan sebatas hukum Islam yang menyangkut aspek keperdataan tertentu saja. Itulah yang menjadi hukum yang hidup (living law) dan selebihnnya seperti aturan-aturan yang menyangkut aspek peribadatan dan lain sebagainya masih belum menjadi hukum yang hidup dimasyarakat melainkan masih merupakan moral positif meskipun masyarakat telah menjalankan secara nyata dalam kehidupannya sehari-hari.
Dasar ontologis dari hukum Islam bersifat monisme yaitu idealisme atau spiritualisme, bahwa hakekat dari kenyataan yang ada yang beraneka ragam itu semua berasal dari roh/sukma/jiwa (Fadjar; 2007: 1-2), yaitu sesuatu yang bersifat ghoib yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang serta kedudukan nilai roh adalah lebih tinggi daripada nilai benda/materi/badan.
Hukum adat yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional adalah hukum adat yang diketahui sepanjang masih merupakan hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat dan yang masih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar ontologis dari hukum adat adalah bersifat dualisme bahkan pluralisme, apalagi dengan mengingat sifat hukum adat itu yang magis religius. Hakikat dari kenyataan yang ada sumber asalinya berupa baik materi maupun rohani yang masing-masing bersifat bebas dan mandiri dan bahkan segala macam bentuk merupakan kenyataan (Fadjar, 2007: 1-2). Hal tersebut berkaitan erat dengan banyaknya wilayah atau daerah hukum adat (Rechtskringen) di Indonesia dan bahkan menurut catatan Van Vollen Hoven terdapat 19 daerah hukum adat (Mertokusumo, 1999: 126), sehingga keberadaan hukum adat sendiri di Indonesia sudah bersifat pluralistik.
Beberapa penejelajahan di atas kiranya menggambarkan bentuk hukum kita sendiri. Hakekat atau dasar ontologi dari ilmu hukum itu sendiri sebagaimana yang tergambar pada berbagai uraian di atas adalah keadilan. Keadilan adalah hal yang mendasar dari hukum itu sendiri. Kita tidak bisa membangun atau membicarakan hukum, bentuk apapun hukum itu tanpa melepaskannya dari aspek keadilan yang menjadi matra ontologi atau hakekat dasar dari pengembangan hukum itu sendiri. Beberapa ahli hukum menyimpulkan apapun bentuk hukum yang digunakan atau dipakai pada daerah atau negara manapun, tetap hakekat dasarnya adalah keadilan. Manusia sebagai pembuat, pelaksana serta pengguna hukum sendiri harus berada pada matra keadilan itu. Olehnya hakekat suatu hukum harus dibuat dalam pendekatan yang komperhensif dan tidak parsial, sebab hanya dengan demikian hukum akan mendapat tempatnya bagi manusia sebagai inti pengembangan hukum itu sendiri.

0.5 Aspek Epistemologis dari Ilmu Hukum
Epistemologi adalah yang terkait dengan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan (Masruri dan Rosidy dalam Fadjar, 2007: 4) (Suriasumantri, 1990: 106). Ia membahas tentang sumber, sarana dan tatacara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah, serta tolok ukur bagai sebuah kebenaran dan kenyataan ilmiah. Sarana ilmiah dalam epistemologi adalah akal atau akal budi, pengalaman atau kombinasi diantaranya, serta intuisi (Fadjar, 2007: 4). Dalam konteks keindonesiaan dengan plularisme hukumnya, aliran epistemologi yang dianut oleh hukum barat yang positivistik dan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan (Mertokusumo, 1988: 165-167). Aliran epistimologi yang dianut oleh hukum adat yang bersifat riil, terang atau jelas dan kontan, serta menitik beratkan pada kebiasaan atau perilaku masyarakat.
Hukum sebagai ilmu pengetahuan dalam menyusun obyek atau bahan ilmunya ke dalam struktur ilmu hukum yang konstruktif dan sistematis, juga menggunakan metode-metode tersebut. Metode Induksi adalah metode berpikir dari yang khusus kepada yang umum, sedangkan metode deduksi bersifat sebaliknya, yaitu metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Metode positivisme yang dipelopori oleh August Comte berpangkal dari apa yang telah diketahui, yang faktual dan positif serta menolak diluar yang positif termasuk metafisika. Sedangkan metode kontemplatif mengakui metode lain berupa intuisi dan perenungan mengingat keterbatasan indra dan akal.
Apabila ditarik ke dalam dunia peradilan yang dikuasai oleh postulat keadilannya Aristoteles, bahwa peristiwa yang sama diperlakukan sama (analogi) dan peristiwa yang tidak sama tidak diperlakukan sama (a contrario), maka ada dua sistem untuk merealisir pokok pikiran tersebut yaitu sistem Anglo-Amerika dan Sistem Eropa Kontinental. Sistem Anglo-Amerika mengikat hakim pada precedent. Hakim Amerika akan berfikir secara induktif, yaitu berfikir dari yang khusus kepada yang umum. Ia menemukan peraturan yang dijadikan dasar putusannya dari deretan putusan-putusan sebelumnya (reasoning by analogy, reasoning from case to case). Sedangkan Sistem Eropa Kontinental bertujuan mewujudkan postulat kesamaan dengan mengikat hakim pada undang-undang, yaitu peraturan yang sifatnya umum yang menentukan agar sekelompok peristiwa tertentu yang sama diputus sama. Dalam hal ini hakim terikat pada jalan pikiran deduktif, yaitu berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Ia harus mengkonkritisasi peraturan dan harus mengabstraksi peristiwa.
Sillogisme atau dialektika merupakan ciri khas dari cara berfikir deduksi. Dalam sillogisme atau dialektika bunyi pasal undang-undang adalah premis mayor atau thesenya, fakta atau peristiwa atau kasus konkritnya adalah premis minor atau antithesenya dan bunyi putusan hakim adalah konklusi atau sinthesenya. Dengan demikian sillogisme atau dialektika hanyalah memberi bentuk untuk membenarkan putusan, sedangkan untuk menemukan putusannya diperlukan analogi dan acontrario (Mertokusumo, 1999: 167). Dalam bagan siklus ilmu pengetahuan sebagaimana digambarkan oleh L. Wallace di dalam bukunya The Logic of Science in Sociology (Sumardjono, 1989: 3) dikatakan bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang karena dibantu oleh riset yang dilakukan secara terus menerus. Riset atau penelitian tersebut memiliki dua ciri khas yaitu penggunaan logika dan pengamatan empirik. Penggunaan logika meliputi baik logika deduksi maupun induksi. Logika deduksi digunakan manakala hendak menyusun hipotesis, logika induksi digunakan manakala hendak melakukan genaralisasi empirik dengan melakukan abstraksi, sedangkan pengamatan empirik digunakan manakala hendak melakukan uji hipotesis dengan melakukan observasi di lapangan.
Beberapa metode berpikir dalam hukum guna mencari keadilan memperlihatkan pengembangan ilmu hukum seiring dengan pengembangan bangunan keilmuan pula. Berbagai metode yang dikembangkan dalam ilmu hukum tersebut jika ditarik dalam peradilan mengarah kepada pencarian kebenaran. Pengembangan epistemologi sebetulnya mengimpresikan usaha kearah pencarian kebenaran dimaksud. Hukum akan mendapat kekuatan legitimasinya apabila hukum itu adil bagi semua orang tanpa pandang bulu dan bermuara kepada suatu kebenaran.

0.6 Aspek Aksiologi Ilmu Hukum
Aspek Aksiologi Ilmu Hukum merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai (value) (lihat Suriasumantri, 1990: 231) sebagai imperative dalam penerapan ilmu pengetahuan sebagai satu kesatuan yang menampakkan diri dalam tiga dimensi yaitu ilmu sebagai masyarakat, ilmu sebagai proses dan ilmu sebagai produk (Fadjar, 2004: 5). Ilmu sebagai produk adalah bebas nilai, namun ilmu sebagai masyarakat dan sebagai proses senantiasa terikat oleh nilai sehingga harus tepat nilai, tepat guna dan tepat sasaran. Nilai tersebut dalam konteks filsafat adalah meliputi keindahan (estetika), kebaikan (etika), kebenaran (logika) dan bahkan kesakralan (agama) (Supadjar dalam Fadjar, 2007:
Dalam konteks aspek aksiologis ilmu hukum, persoalannya adalah bagaimana nilai kebenaran ini benar secara hukum. Mengapa? Sebab dalam pengembangan keilmuan ataupun perkembangan epistemologi keilmuan, kebenaran adalah relatif. Kebenaran ilmu tidka pernah bebas nilai, tapi akan sangat terikat oleh nilai tertentu. Relatifisme kebenaran inilah yang sebetulnya agak kontras dengan kebenaran dalam penedekatan hukum itu sendiri. Dalam hukum, kebenaran adalah sesuatu yang harus benar pada hukum itu sendiri. Oleh karena itu mengapa hukum itu sifatnya mengikat, memaksa dan setiap orang harus patut pada hukum itu sendiri, sebab memang hukum itu benar dan tidak salah juga kalau ciri dari hukum adalah memiliki sifat dogmatis. Merelatifisme hukum sama artinya dengan kita mengobok-obok kaidah yang kita buat sendiri untuk mengatur tata hidup dan perilaku sesehari dalam konteks masyarakat yang plural.
Sebetulnya kita penjelajahan aksiologi kita tidak perlu mempertentangkan antara nilai kebenaran dalam hukum dan perkembangan cabang keilmuan. Namun pada titik tertentu, kebenaran hukum tidaklah harus dimaknai dalam rumusan atau kata-kata yang baku seperti yang tertuang dalam aturan hukum atau perundang-undangan itu. kebenaran hukum harus diinterpertasi dalam situasi dan makna hukum itu sendiri, sehingga hukum itu mengikat manusia atau menjadikan manusia sebagai budak hukum, padahal hukum dibuat oleh manusia dna bukan manusia untuk hukum. Perspektif ini mestilah dipahami, jikalau orang memandang manusia untuk hukum berarti kita menjadi kaku dan kebenaran adalah mutlak bagi hukum, tetapi jikalau hukum untuk manusia, berarti hukum dibuat untuk mengatur manusia dan jikalau dalam pemaknaan situasi dan konteks tertentu maka hukum itu harus ditafsirkan dalam konteks ruang dan waktu itu pula. Sehingga tidak salah dalam perkembangan epistemilogi hukum, sebetulnya menampakan perubahan hukum dan bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat pula. Hukum adalah dinamis dan tidak statis dan paten untuk selamanya. Kebenaran dalam ilmu hukum akan selalu benar pemaknaannya dalam perkembangan situasi dan makna dimana kaidah hukum itu bergerak dan hidup dengan nilai tertentu pula.
Perkembangan hukum dewasa ini (baca; Indonesia) menampakan sesuatu yang sangat ironis. Pada satu sisi hukum hanya berlaku pada orang-orang tertentu dan pada sisi yang lain tidak berlaku pada orang tertenu pula. Berbagai orang punya pandangan hukum yang berbeda-beda, keragaman tafsiran terhadap hukum ini sebetulnya mencirikan agak rumitnya mempraktekkan suatu hukum yang ada di negara yang plural seperti Indonesia ini. Kebenaran yang menjadi tujuan hukum dengan bertumpuh pada kebenaran seakan mudah sekali diputarbalikkan, yang salah menjadi benar dan benar menjadi salah. Memang kesalahannya bukan berada pada isi dan makna hukum itu sendiri, namun perilaku manusia sebagai pengguna hukum itu sendiri yang melangkahinya. Wajah buram perjalanan hukum di Indonesia menyisahkan persoalan yang tidak mudah, malahan hukum seperti sapi ompong yang tidak dapat berbuat apa-apa. Hukum menjadi tidak berdaya dihadapan pengguna dan pemanfaat hukum (manusia) itu sendiri.
Meskipun demikian pengembangan aksiologi hukum, dengan bertumpuh pada pemanfaatan dan kegunaan hukum itu sendiri pada manusia dalam konteksnya harus menjadi bagian penting dalam penjelajahan filsafat keilmuan. Tanpa itu, hukum tidak bermakna lagi tentunya. Bahkan lembaga-lembaga pelaksana hukum, seperti Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, lembaga legislasi (pembuat UU), ataupun lembaga-lembaga independen, seperti KPK, SATGAS MAFIA HUKUM, dll., syarat dengan perilaku melanggar hukum. Sehingga tidak salah kalau banyak ahli hukum menegaskan bahwa masalah hukum di negara kita ini sudah busuk, dilukiskan seperti ikan yang busuk, kalau kepalanya sudah busuk/rusak maka semuanya akan busuk dan rusak pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muktie Fadjar., Aspek-Aspek Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis Kefilsafatan Ilmu (Hand Out Mata Kuliah Filsafat Ilmu PDIH Unibraw ), Malang, 2007.

A. B. Shah., Metodologi Ilmu Pengetahuan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986.

Endang Saifuddin Anshari., Ilmu, Filsafat dan Agama, Bina Ilmu,1987, Surabaya.

John Z Loudoe., Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Jujun S Suriasumantri., Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.

Maria SW Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, FH UGM, Yogyakarta,1989.

Purnadi Purbacaraka dan Soeryono Soekanto., Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1978.

Roihan A Rasyid., Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

——————–., Ilmu Hukum, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Siti Sumarti Hartono., Penemuan Hukum dari Montesque sampai Paul Scholten, Majalah Mimbar Hukum FH UGM Jogyakarta No.8/I/1989 Hal. 13-21.

Sudikno Mertokusumo., Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.

—————————-., Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jogyakarta,1999.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Piagam Jakarta (Tinjauan Sosio-Historis dan Implikasinya bagi Keutuhan Bangsa) Oleh Maryo Lawalata

Catatan Pengantar

Problem terbesar bangsa ini dibidang ideologi-politik hingga saat ini ibarat bola api  yang bergulir panas. Adanya tuntutan untuk diberlakukannya kembali Pancasila versi Piagam Jakarta oleh kalangan tertentu tidak saja memicu dan memunculkan banyak kecurigaan dan kontraversi sosio-politik publik di tanah air, tetapi itupun telah menjadi tanda bahwa persoalan ideologi negara pancasila masih menjadi ancaman bagi proses integrasi bangsa Indonesia tercita ini.

Mochtar berpendapat bahwa reformasi adalah redemokratisasi. Saat ini kita sedang mengalami momen yang jauh lebih terpuruk dibanding tahun 1945 dan 1955. Pilar utama Indonesia sudah dijungkirbalikan atau dibuang. Sebagai negara kita terpecah belah, tanpa kohesi, saling membunuh; konstitusi UUD 45 sudah lama tidak dijalankan dan sebagai negara Indonesia telah menjadi negara kekuasaan, bukan lagi negara hukum (Mochtar Pabotinggi: menuju republik Indonesia serikat).

Pendapat ini cenderung sangat sinis sekali sebagai pencermatan terhadap proses berbangsa kita ini. Tetapi bagi saya, ini mungkin ada benarnya, tetapi terlalu naif jika demikian sebab kita masih berdiri, bertahan dan hidup untuk membangun bangsa tercinta ini. Itu berarti rasa keIndonesiaan masih kita miliki.

 Perdebatan Seputar Dasar Negara: Lahirnya Piagam Jakarta

Menurut Mohammad Hatta “Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, sebagai intisari pidato bung Karno yang diucapkan sebagai jawaban atas pertanyaan ketua badan tersebut, yaitu Dr. Radjiman Widiodiningrat. Pertanyaan tersebut adalah negara Indonesia merdeka yang akan kita bentuk apa dasarnya?”[1] pernah ada usulan untuk namanya panca dharma, tetapi dengan tegas Bung Karno menyatakan bahwa pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan diatas dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi[2].

Pidato inilah yang memacu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk membentuk lagi suatu panitia kecil yang terdiri dari sembilan (9) orang untuk mengembangkan berbagai usulan yang masuk mengenai kemerdekaan Indonesia. Kesembilan orang itu diantaranya: Abdul Kahar Muzakkir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso (dari golongan Islam); Soekarno, Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, dan Subardjo (dari golongan nasionalis). Alasan mendasar dibentuknya tim 9 yang diketuai oleh Soekarno itu adalah karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bahkan menimbulkan dua kubu atau faksi yang tetap bersitegang untuk menginginkan prinsip kebangsaan sebagai dasar negara. Perbedaan ini bermuara pada cara pandang dalam memposisikan hubungan negara dan agama. Menurut Prof. Ahmad Syafii Maarif, dari 68 orang anggota BPUPKI, hanya 15 orang saja yang benar-benar bisa mewakili aspirasi politik dan ideologi umat Islam. Anggota BPUPKI diluar 15 orang itu dikatakan bersepakat untuk menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kebuntuan inilah yang sebetulnya melahirkan panitian sembilan (tim 9) untuk mencari solusi soal dasar negara.

Pekerjaan panitia kecil inilah tersusun suatu naskah pembukaan yang dikenal sebagai gentlement agreement diantara para pendukung paham nasionalisme dan pendukung Islam. Kesepakatan inilah yang oleh Moh. Yamin disebut sebagai Djakarta Charter yang selanjutanya naskah tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta.[3] Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyam menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[4]

Sebetulnya perdebatan seputar dasar negara Indonesia yang merdeka itu, baik dalam BPUPKI maupun tim 9 bukan mengenai nama dasar negaranya, sebab sudah disepakati bersama adalah pancasila. Tetapi perdebatan justru terkait pada isi sila-silanya. Perdebatan tersebut justru ditimbulkan oleh perbedaan pendapat dari golongan yang menginginkan agar kelak negara Indonesia adalah negara Islam, tetapi disanggah oleh anggota lain yang berpaham nasionalisme.

Perbedaan ini justru mendapat titik temu lewat rancangan Pembukaan Hukum Dasar (preambule hukum dasar) yang kemudian dilaporkan hasil kerjanya dan diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1945 ditetapkan sebagai hari terbentuknya Piagam Jakarta. Adapun naskah Piagam Jakarta sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 diatas adalah:

1.      Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2.      (menurut dasar) Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.      (serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia[5]

Sejak penetapannya telah disepakati oleh kelompok Islam dan kelompok kebangsaan bahwa negara pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti-agama, melainkan negara ketuhanan yang memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Golongan Islam awalnya menolak, tidak senang dengan usul membangun Indonesia merdeka atas dasar pancasila, tetapi akhirnya dapat menerimanya. Mereka menolak negara anti agama, tetapi dapat menerima negara pancasila yang berketuhanan, sedangkan golongan kebangsaan negara agama, tidak dapat menerima negara ketuhanan.

Saya ingin mengutip pidato Soepomo yang juga memperlihatkan perdebatan seputar isi Piagam Jakarta itu, demikian:

“Oleh anggota yang terhormat, tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. memang disini terlihat ada dua paham, yaitu paham dari anggota-anggota yang ahli agama yang menginginkan supaya negara Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Dan anjuran lain sebagaimana telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Dengan lain perkataan: bukan negara Islam, apa sebabnya disini saya menyatakan “bukan negara Islam”? perkataan: negara Islam lain artinya daripada perkataan “negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama, negara dan agama adalah satu, bersatu paduh. Islam sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui ialah suatu sistem agama, sosial dan politik yang bersandar atas Alquran sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam. Jadi seandainya kita disini mendirikan negara Islam, tantangan pendirian itu akan timbul juga di masyarakat kita dan barangkali Badan Penyelidik inipun akan susah memperbincangkan soal ini. akan tetapi tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal minderheden, soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan lain itu, aka tetapi golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu, cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya dan juga yang dianjurkan oleh pemerintah balatentara.[6]

Meskipun demikian perjalanan panjang hingga terbentuknya Piagam Jakarta masih dalam tanggung jawab panitia persiapan kemerdekaan (PPKI) dan persiapan-persiapan menjelang kemerdekaan melalui rapat-rapat khusus seksi ketatanegaraan, terutama mempersiapkan Undang undang dasar dan pembukaannya terus berlanjut hingga tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses menuju kearah itu, kontraversi terkait Piagam Jakarta masih terus ada.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut yang mengaku membawa aspirasi masyarakat Indonesia bagian timur (yang mayoritas Kristen dan katolik) yang keberatan dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” selanjutnya dikatakan bahwa jika tidak dipertimbangkan kembali, maka Indonesia bagian Timur tidak akan mau bergabung dengan negara Indonesia. Sebetulnya desakan demikian pernah disampaikan oleh salah seorang tokoh dari Maluku yaitu Mr. Latuharhary yang memprotes Piagam Jakarta dalam sidang BPUPKI. Bahkan Soekarno dan Wachid Hasyim membela Piagam Jakarta. Termasuk Ki Bagus Hadikusumo pun bersikeras untuk mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu. Namun berkat upaya dari Kusman Singodimedjo yang mendekati wakil-wakil Islam sajalah akhirnya kelompok Islam bisa menerima dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu[7].

Setelah Soekarno membacakan pidatonya sekaligus menyatakan kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945 maka perlu dilengkapi dengan kepala negara/pemerintahan dan undang-undang dasar. Untuk itulah pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkannya undang-undang dasar negara Indonesia yang pembukaannya memuat pancasila dengan rumusan sebagai berikut:

1.      Ketuhanan yang Maha Esa

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan ditetapkannya Pancasila dengan rumusan demikian seakan perdebatan mengenai dasar konstitusi negara terasa final. Adapun beberapa pertimbangan yang dapat dikemukakan menyangkut rumusan Pancasila dalam UUD 1945 dengan tidak menyertakan tujuah kata (dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya),[8] adalah:

Pertama: situasi politik dan keamanan dalam revolusi memang memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa

Kedua: sebagai golongan minoritas mereka memang dapat melakukan politik ofensif bahkan disertasi dengan tekanan politik (chantage) seolah-ola ditindas oleh golongan minoritas

Ketiga: sebagai golongan yang paling berkepentingan tergalangnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi Belanda yang masih mempunyai kaki tangan di mana-mana, para pemimpin Islam dan nasionalis memenuhi tuntutan mereka. Dengan pengertian bahwa kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya akan dapat ditampung dalam melaksanakan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 secara jujur yaitu ayat yang berbunyi “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya”.[9]

Piagam Jakarta dalam Perkembangannya

Pokok ini hendak mengintrodusir sejumlah fenomena terkait perjuangan untuk kembali ke Piagam Jakarta hingga sekarang. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu tetap menginginkan untuk menggantikan pembukaan UUD 1945 dengan rumusan sebagaimana yang termuat dalam Piagam Jakarta itu. organisasi politik dan sosial pun hingga kini masih memperjuangkan hal tersebut. Salam satu kelompok atau organisasi politik yang masih menginginkan perubahan konstitusi dengan Piagam Jakarta yaitu Partai Bulan Bintang. Menurut ketua umum partai ini, Piagam Jakarta adalah hukum yang mengatur supaya umat Islam  mempunyai hak-hak  untuk melaksanakan Syariat Islam. Piagam Jakarta tidak hanya menyangkut hak individu tetapi juga mencakup hak pemerintah untuk mengatur dan menegakan Syariat Islam. Dengannya negara bertanggungjawab untuk menjalankan syariat hukum Islam supaya non muslim tidak terabaikan. Piagam Jakarta yang terhapus dari UUD 1945 merupakan hak umat Islam Indonesia untuk memperjuangkannya Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Piagam Jakarta sebagai sejarah tidak dapat diabaikan oleh umat Islam karena merupakan hak mereka.[10]

Piagam Jakarta bagi mereka yang mempertahankan untuk tetap memberlakukannya sebab ia bukan hanya produk sejarah tapi juga sebuah produk hukum. Alasan mendasarnya adalah ketujuh kata itupun sudah kembali tercantum dalam Keppres No. 150/1959 sebagai konsideran pada dekrit presiden 5 Juli 1959. Konsekuensinya adalah segala produk hukum seharusnya mengacu pada Piagam Jakarta.

Meskipun demikian, kuatnya dukungan kelompok yang tetap tidak setuju untuk kembali kepada rumusan Piagam Jakarta semakin banyak, bahkan dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam besar di negara ini. ketidaksetujuan mereka sebetulnya berdasar pada anggapan bahwa ada kerancuan identitas negara republik Indonesia dan akhirnya menyangkut ketidaktegasan tentang sumber hukum negara. Apakah sumber hukum negara adalah hukum agama? dan kalau ya, hukum agama yang mana, dalam bidang apa dan seberapa jauh? Sebab kenyataanya ada kecenderungan sampai sekarang bahwa hukum negara yang mayoritas semakin berperan. Bahkan dalam pengertian yang wajar, Indonesia adalah negara sekuler yang memisahkan politik dan agama, antara kekuasaan agama dan kekuatan politik atau negara. Pada kenyataannya negara-negara sekuler tidak menindas apalagi melarang dan membunuh agama. berbagai agama, baik Kristen, yahudi maupun Islam justru tumbuh dan berkembang subur di negara-negara sekuler. Sebaliknya sekularisasli mencegah da menghalangi manipulasi agama dan intervensi negara dalam masalah-masalah internal agama.

Tentu kita masih ingat betul, ketika para tokoh muslim yang juga memberikan perubahan besar pada orang Islam di era reformasi. Dimana pada tanggal 10 Agustus 2000, tokoh seperti M. Syafeii Maarif (dari Muhamaddiyah), Hazim Muzadi (Nahdatul Ulama) dan Nurcholis Majid (cendikiawan muslim) mengeluarkan pernyataan bersama di Hotel Indonesia yang isinya adalah menolak untuk mengembalikan Piagam Jakarta sebagai dasar konstitusi negara tercinta ini. salah satu alasan penolakan mereka adalah dimasukannya kembali tujuh kata itu akan membangkitkan prasangka-prasangka lama dari kalangan luar Islam menenai negara Islam di Indonesia. Prasangka-prasangka ini jika kembali berkembang, akan dapat mengganggu hubungan-hubungan antar kelompok yang pada ujungnya akan menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa.

Atau bahkan jangan bilang kita tidak tahu, bahwa di Sulawesi Utara adanya pernyataan sikap warga Sulawesi Utara dalam paripurna DPRD Sulawesi Utara yang turut dihadiri oleh Gubernur Sulewesi Utara saat itu (Drs.A.J.Sondakh) yang isinya menyatakan bahwa warga Sulawesi Utara akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika ada keinginan untuk kembali memaksakan ide Piagam Jakarta dimasukan ke dalam konstitusi negara.[11]

Meskipun penolakan tetap diberikan oleh kalangan minoritas juga oleh tokoh-tokoh muslim ternama, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan Islam cukup terasa sekali pada masa orde baru hingga reformasi ini. hal mana yang dapat dilihat dengan menjamurnya bangunan-bangunan baru Islam; mesjid-mesjid, musholla-musholla, madrasah-madrasah dan juga pesantren-pesantren. Bangunan-bangunan mesjid memungkinkan semakin ramainya jamaah Islam sholat terutama dari angkatan muda. Pengajian-pengajian agama juga semakin semarak. Departemen-departemen mengadakan pengajiannya masing-masing bahkan pengajian dan diskusi-diskusi keagamaan memasuki hotel-hotel mewah dan merekrut elit-elit bangsa. Ini mungkin dapat disebut sebagai kelanjutan proses Islamisasi terhadap golongan abangan/priyayi yang berpendidikan barat yang dipandang belum sempurna pada masa-masa sebelumnya.[12]

Era kebangkitan Islam inipun terindikasi melalui kampus-kampus perguruan tinggi. Setiap perguruan tinggi – paling tidak sebagian perguruan tinggi – pasti mempunyai mesjid atau musholah.  Termasuk pula dikalangan pelajar ataupun mahasiswa yang sudah banyak menggunakan busana muslim, baik di sekolah, kampus ataupun tempat-tempat umum. Termasuk pula keberanian dari daerah-daerah tertentu yang dengan tegas memberlakukan Syariat Islam bagi masyarakatnya. Hal ini memperlihatkan geliat Islam menjadi semakin nyata.

Pancasila Sebagai Tawaran yang Final: Titik Konvergensi Dalam Kepelbagaian

Semangat beragama mungkin wajib menjadi landasan setiap insan masyarakat dan insan politik dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita juga harus ingat bahwa agama tidak bisa dijadikan sebagai suatu landasan negara, karena dalam suatu negara bisa terdiri dari beragam agama. jika landasan agama dipahami dalam dunia politik, bisa menimbulkan kerancuan. Agama lebih bersifat individual kepada yang kuasa (aspek vertikal) sedangkan politik lebih bersifat individual kepada individual yang lain yang sejalan ataupun tidak (aspek horisontal).

Bagi saya rumusan pembukaan UUD 1945 juga Pancasila kita yang menjadi landasan bernegara dan kontitusi, bukan saja mengandung penghargaan terhadap aspek kesetaraan manusia yang hak-haknya dihargai dan dijamin oleh negara, tetapi jauh dari pada itu ada sebentuk kesadaran bahwa semuanya adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan dan dalam perspektif itu tidak ada saat dimana yang satu lebih tinggi atau lebih mulia dari yang lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai rumusan dasar negara itu memberi ruang bagi diskriminasi ataupun pembunuhan yang terjadi atas nama agama sebagai bagian dari sejarah hidup manusia.

Nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa kita adalah kebebasan (kemerdekaan) juga kesetaraan manusia. Dalam pembukaan UUD 1945 mengandung aspek kemerdekaan, perikemanusiaan, keadilan, kerja keras, intervensi Tuhan yang bersumber pada kesedarajatan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya Titaley dalam pidato pengukuhan guru besarnya mengatakan bahwa mengerti Indonesia hanya dapat dicari pada pembukaan UUD 1945 sebagai jabaran nilai-nilai dasar pancasila yang diungkapkan oleh Soekarno.[13] Dengan demikian menjadi Indonesia bukanlah ketika kita menjadi orang Jawa, Madura atau beragama Islam atau Kristen, tetapi menjadi Indonesia adalah keterbukaan kita untuk mentransformasi sikap primodial maupuan eksklusif agama menjadi nasionalis. Sebab memang nilai-nilai dasar pancasila sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah kesetaraan dan kemerdekaan manusia yang berperikemanusiaan, kedamaian, yang telah terjamin didalamnya mungkin sulit dimengerti atau didapat dalam tataran primodial ataupun eksklusif.

Ada hal lain yang mesti pula diperhatikan dari perdebatan seputar Piagam Jakarta, selain Piagam Jakarta diubah menjadi pembukaan UD 1945 dengan perubahan pada alenia keempat, yaitu ketentuan melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ke-Tuhanan yang Maha Esa, dan pada alenia ketiga pada kata Allah yang turut pula diganti dengan kata Tuhan. Dalam beberapa sumber yang saya dapat, perubahan kata Allah menjadi Tuhan dilatari oleh pertimbangan seorang Hindu yang mengatakan bahwa kata Allah tidak terdapat dalam pemahaman mereka. Kata ini semakin penting karena konsep Tuhan dapat diterima oleh semua Agama. Hick mengatakan pada tataran primodial bangsa Indonesia memahami Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Esa dari alenia keempat dan sila pertama dari pancasila dengan berbagai nama budaya yang mereka warisi dari tempat lahir dan berkembangnya agama itu, tetap dengan identitas sosial yang menunjuk pada satu saja yaitu Tuhan, yang disebutnya yang kekal. Menurut saya, hal ini menjadikan agama-agama seimbang dan tidak ada yang saling mendominasi satu terhadap yang lain. Bahkan jika ini terjadi, Titaley menilainya sebagai sikap inklusif transformatif dalam hubungan agama. sehingga jika kemanusiaan menjadi ukuran interaksi agama, maka perdamaian akan menjadi hal yang mungkin saja tercipta.

Selain kesadaran itu, bangsa inipun membutuhkan pemimpin yang tegas dan memiliki pikiran yang transformatif dan pula memiliki jiwa kebangsaan dan memahami ideologi negara yang dicetuskan oleh founding fathers kita. keberaniannya untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan dasar konstitusi bangsa ini yang telah dirumuskan, dan bukan orang yang cenderung primodial atau bahkan berjiwa kharsmatik. Disamping menuntaskan berbagai masalah politik seperti masalah disintegrasi bangsa yang sedang terjadi, masalah ekonomi di daerah-daerah, namun diharapkan pula dengan otonomi daerah sebagai kebijakan pemerintah dapat mengatasi hal ini, juga persoalan politik seperti konflik Islam-Kristen, juga masalah kemiskinan yang semakin meningkat dan berbagai masalah lain.[14]

Berbagai pikiran diatas sebetulnya menjadikan pancasila sebagai jawaban yang final terhadap tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjamin pluralitas seluruh kehidupan rakyat Indonesia. Jaminan ini adalah bentuk nyata penghargaan dan pengakuan negara atas anugerah sang Pencipta. Kepelbagaian adalah kekayaan bangsa dan menjadi kekuatan bangsa, yang telah dibingkai dalam semangat Bhineka Tunggal Ika. Sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa, pancasila adalah manifestasi dari negara yang bukan negara agama, tetapi negara yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh masyarakatnya, termasuk bagi kelompok muslim sebagai bagian dari mayoritas bangsa. Pancasila tidak menolak agama, tetapi justru dengannya negara ke-Tuhanan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia.

Catatan Penutup

Demikian sealakadarnya beberapa pikiran sempit dan dangkal bahkan terkesan subjektif yang disadur dari berbagai sumber ini, kiranya tetap menjadi bahan dasar untuk diperdebatkan lagi kemudian. Mari Jua ….. !!!

 


[1] Dr. Moh. Hatta, Menuju Negara Hukum, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta 1975, hal 8. Dan dalam Drs. Safiyudin Sastrawijaya, Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi, Penerbit Alumni Bandung, 1980, hal 8.

[2] Ibid, hal. 10

[3] John A. Titaley, Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UU 1945, diterbitkan oleh Fakultas Teologi UKSW-Salatiga, 1999, hal 2

[4] proklamasi kemerdekaan Indonesia: kami, bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal  jang mengenai pemindahan kekuasaan,d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja. Risalah Sidang BPUPKI, PPKI pada 28 Mei 1945-22 Agustus 1945, Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hal. 408.

[5] Nugroho Notosusanto, Naskah Proklamasi yang Otentik dan Rumusan Pancasila yang Otentik, Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1971, hal. 9. Dalam Drs. S. Sastrawijaya, op cit, hal. 8

[6] Dr. Moh. Hatta, op cit, hal. 16. Dalam Drs. S. Sastrawijaya, Sekitar Pancasila, proklamasi dan Konstitusi, Penerbit Alumni Bandung, 1980.

[7] Tentang hal ini diakses dari http//ww.rumahkiri.net. pada Januari 2012

[8] bahkan menurut Titatey dalam pembukaan UUD 1945, perubahan yang terjadi bukan saja tidak mengikutsertakan tujuh kata, tetapi juga nampak perubahan dengan menggantikan nama kata Allah dengan kata Tuhan. lihat John Titaley, Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, Penerbit: Fakultas Teologi UKSW-Salatiga, 1999. Hal. 4 & 5

[9] Andre Feilard, NU-Vis a Vis Negara, Penerbit LKiS, Yogyakarta, 1999, hal. 40 & 41

[10] Pernyataan ini diakses dari http//www.albarokah.or.id, diakses pada Januari 2012

[11] diakses pada http//www.sinarharapan.co.id.

[12] Lihat pikiran Nurcholis Majid, Islam In Indonesia: Challenges and opportunities, dalam Minzan No.3 Vol. 1, 1984.

[13] John Titaley, Menuju Agama-Agama Kontekstual, dalam rangka pidato pengukuhuan guru besar, UKSW-Salatiga, 2001, hal. 26 & 27

[14] Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Jakarta, Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hal. 35-37

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Demokrasi dan Keadilan (Saling Memerlukan): Untuk Siapa? Oleh: Maryo Lawalata

Pengantar

Membahas tema yang diundi ini tentu memerlukan energi yang banyak, sebab memang ada dua hal pokok (demokrasi dan keadilan) yang mungkin harus dijelaskan secara panjang lebar dan mungkin secara terpisah, tapi memiliki hubungan yang kian erat satu dengan yang lainnya. Beberapa pertanyaan mendasar yang mesti diajukan terhadap tema ini yaitu ada apa sebetulnya dengan demokrasi di negara kita? bukankan demokrasi sejatinya ada ditangan rakyat sehingga ketika rakyat menjadi “urat nadi” demokrasi maka keadilan adalah hal berikut yang mungkin sekali diterima oleh rakyat! Apakah demokrasi bisa berjalan tanpa keadilan ataukan sebaliknya disebut keadilan dalam negara tapi toh tidak demokratis?

Pertanyaan “untuk siapa” yang diajukan menginsyaratkan bahwa ada masalah mendasar dalam sistem bernegara kita ini, apakah untuk rakyat, untuk sekelompok orang, golongan tertentu, kelas tertentu, ras tertentu atau juga untuk agama tertentu. Dalam makalah ini, saya akan berupaya memotret Indonesia dengan tema ini. Upaya ini tentu harus bertolak dari gagasan-gagasan universal terkait tema dimaksud dan mungkin saja ada semacam “titik terang” bahwa sesungguhnya apa demokrasi bagi Indonesia dan siapakah yang berhak mendapatkan keadilan itu!

Memahami Demokrasi Dan Keadilan: Beberapa Perspektif Umum[1]

Secara mendasar, demokrasi dapat dimengerti sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi yang berasal dari kata demos (rakyat) dan cratos atau cratein (pemerintahan) memiliki esensi pada kata rakyat dan kenyataan bahwa rakyat yang mengatur (rule of people).[2] Kewenangan di dalamnya akan berangkat dari bawah dan bukan dari orang atau figur yang berada di atas. Sekalipun demikian dalam penciptaan strukturnya, rakyat secara menyeluruh tidak dapat mengatur secara langsung tetapi melalui representasi yang mereka tentukan melalui pilihan sendiri. Hal ini dituntun oleh keyakinan bahwa rakyat biasa mempunyai kompetensi dalam mengambil keputusan-keputusan politik, sebagaimana semua gagasan lain, sungguh membutuhkan rakyat yang memiliki keterampilan dan pendidikan khusus agar dapat berhasil sebab hanya jika demos itu benar-benar memiliki kontrol atas setiap agenda pemerintahan maka proses demokratisasi itu menjadi sepenuhnya demokratis.[3]

Meskipun demikian, demokrasi memiliki pengertian yang cukup bervariasi dan merupakan konsep yang abstrak dan universal. Demokrasi itu telah diterapkan di banyak negara dalam berbagai bentuk, sehingga melahirkan berbagai sebutan tentang demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal dan sebagainya. Namun demikian, pada dasarnya demokrasi itu dapat dibedakan atas dua aliran yaitu demokrasi liberal dan demokrasi sosialis.

Teori dan praksis demokrasi modern telah berkembang menurut dua jalur ideologi ini dan terdefenisi dengan baik dalam koridor masing-masing, yakni liberal dan sosialis. Keduanya, baik demokrasi sosial maupun demokrasi liberal adalah ‘bersifat demokratis secara berbeda’ dan saling melengkapi. Hal itu kelihatan pada cara yang berbeda-beda dari kedua jalur demokrasi ini dalam memahami visi demokratis mengenai kesetaraan, kebebasan dan keadilan serta cara masing-masing mewujudkan visi itu dalam sistem-sistem yang demokratis.

Bagi kaum liberal, kesetaraan berarti seluruh umat manusia setara sebagai individu dan karenanya berhak diperlakukan seperti itu. Kaum sosialis, pada pihak lain, menegaskan bahwa memiliki hak pilih tidak lantas berarti semua orang setara. Tidak semua orang memiliki akses yang sama kepada sumber daya atau koridor-koridor kekuasaan dan ini menyebabkan masyarakat mengalami stratifikasi kesukuan, kelas atau gender. Banyak orang di Dunia Ketiga melihat demokrasi liberal sebagai jalan yang digunakan negara-negara industri untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan kaum miskin dalam masyarakat serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, langkah pertama menuju demokratisasi adalah pembebasan dan pemberdayaan kaum tertindas sehingga mereka dapat sungguh-sungguh terlibat dalam proses politik. Selanjutnya mengenai kebebasan. Dari sudut pandang liberal, kebebasan terutama mengacu pada kebebasan pribadi dan perlindungan hak-hak azasi manusia, sedangkan bagi kaum sosialis, kebebasan terutama mengacu pada pembebasan dari penindasan dan kemiskinan. Begitu pula, apabila bagi kaum liberal keadilan (justice) berarti kewajaran (fairness), sehingga setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum, maka bagi kaum sosialis, keadilan berarti semua orang harus memiliki akses yang setara pada sumber daya, pendidikan, perumahan dan kesehatan. Konsekuensi dari semua itu, bagi kaum sosialis, pemerintah harus berperan aktif dalam menjamin tercapainya keadilan, bahkan jika itu mengakibatkan pembatasan atas beberapa kebebasan individu.[4] Meski demikian diakui oleh banyak penganut sosialisme demokratis kontemporer bahwa baik demokrasi liberal maupun demokrasi sosialis tidak memadai lagi bagi dunia sekarang ini. Keduanya perlu tetap berada dalam ketegangan kritis satu sama lain. Sebagaimana dirumuskan oleh Jürgen Moltmann bahwa sosialisme melambangkan pembebasan “dari lingkaran keji kemiskinan”, sedangkan demokrasi menyimbolkan pembebasan “dari lingkaran ganas kekuasaan.”[5]

Dalam pandangannya mengenai sistem demokrasi, Reo Christenton menegaskan: In a democratic system, the citizenry hold the ultimate political power and directly or indirectly determine the leadership and policies of government.[6] Penekanan yang utama dalam demokrasi adalah persetujuan (consent) dari rakyat. Dengan itu, keyakinan akan adanya seseorang yang memiliki kebenaran absolut dipatahkan. Bagi demokrasi, tidak akan ada suatu kebenaran yang tidak dapat ditantang dan diganggu-gugat. Dengan begitu, maka demokrasi merupakan sistem yang membuka ruang bagi debat dan diskusi untuk menghasilkan, tidak hanya, keputusan bersama tetapi kebenaran bersama.

Di samping itu, ada prinsip-prinsip lain yang juga mendasar dalam demokrasi, yakni :pertama, pengakuan terhadap kesetaraan (equality). Kesetaraan tidak berarti semua orang identik, namun dalam hal-hal yang paling fundamental dan tertentu, tiap orang harus mengakui dan menghargai kesetaraannya. Ada aspek egalitarianisme dan itikad baik dari setiap orang dan kelompok dalam sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap dari prinsip ini menunjang penerapan efisiensi demokratis, karena akan mendorong lahirnya kerjasama yang erat antar warga masyarakat dan mempunyai itikad baik secara fungsional dan profesional. Prinsip inilah yang membedakan demokrasi dengan sistem-sistem yang lain.

Prinsip kedua yang inheren dalam demokrasi adalah kemerdekaan dan kebebasan (freedom). Prinsip inilah yang seringkali menjadi momok bagi demokrasi sendiri.[7] Ketiga, prinsip kesadaran terhadap adanya kemajemukan  dalam masyarakat.[8] Dewasa ini masyarakat tengah mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, masyarakat yang dinamis, tentu masyarakat berkembang sangat majemuk dan heterogen. Dalam masyarakat yang demokratis, pluralitas selalu dipelihara dan ditumbuhkembangkan, karena merupakan bagian dari khazanah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam semangat kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Prinsip ini sangat urgen untuk mengayomi kepentingan bersama dalam semangat kemajemukan untuk merealisasikan pencapaian tujuan dan cita-cita bersama. Keempat, prinsip kebebasan menyatakan pendapat dan penegakan HAM. Kelima adalah kesesuaian antara cara dengan pencapaian tujuan. Dalam prinsip ini, tujuan yang baik tentu ditempuh dengan cara-cara yang baik dan rasional. Implementasi prinsip ini memang dibarengi oleh suatu standar moral politik yang tinggi, karena dalam demokratisasi politik, dibutuhkan suatu tingkat kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Keenam, pemufakatan yang jujur dan transparan. Refleksi dari prinsip ini menghasilkan penerapan sistem yang jujur, terbuka dan transparan. Prinsip ini menolak konsensus yang ditempuh dengan cara merekayasa, memanipulasi atau teknik-teknik yang curang serta memasung nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam prinsip ini kepentingan bersama mengatasi kepentingan individu dan golongan. Ketujuh, prinsip pemenuhan kebutuhan ekonomi dan perencanaan sosial-budaya. Implementasi demokrasi dalam suatu negara, bagaimanapun tidak dapat dipisahkan dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu warga negara. Prinsip ini sangat menentukan bagi penerapan kehidupan demokrasi, karena pemenuhan kebutuhan ekonomi rakyat dan pengembangan sosial budaya adalah nilai-nilai azasi dalam demokratisasi politik. Demokrasi ekonomi berimplikasi terhadap perwujudan keadilan sosial, keadilan sosial menuntut kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat yang menghendaki perwujudan cita-citanya: freedom from want, yakni bebas dari kesengsaraan hidup. Kedelapan, prinsip penerapan keadilan dalam dinamika kehidupan politik. Keadilan merupakan nilai substansial dalam nyali kehidupan politik, sedangkan demokrasi merupakan suatu sistem yang representatif untuk merealisasikan keadilan itu. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap warga negara dalam berbagai bidang tanpa diskriminasi apa pun. Partisipasi rakyat sangat luas dalam sistem ini dan kontrol rakyat akan melahirkan pemerintahan dengan akuntabilitas politik yang tinggi.[9]

Di samping prinsip-prinsip di atas, ada beberapa hal yang dapat dijadikan parameter perkembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, pengontrolan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional.[10] Kedua, melalui pemilihan yang teliti dan jujur,  mereka (rakyat) memilih dan mereka (para calon) dipilih tanpa paksaan. Ketiga, semua orang dewasa secara praktis mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat pemerintahan. Keempat, semua orang dewasa secara praktis juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan, meskipun pembatasan usia untuk menduduki suatu jabatan politik mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya.  Kelima, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukum yang berat mengenai berbagai persoalan politik pada tataran yang lebih luas termasuk mengkritisi para pejabat, sistem pemerintahan, ideologi yang berlaku dan tatanan sosio-ekonomi. Keenam, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum. Ketujuh, dalam meningkatkan hak-hak rakyat, warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk suatu lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasuk membentuk berbagai partai politik dan perkumpulan yang independen.

Dalam perkembangannya, muncul berbagai perdebatan mengenai kelayakan demokrasi untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan perdebatan pada bidang tertentu serta mengenai prioritas untuk memulai demokrasi dari suatu bidang tertentu, menjadi sering muncul. Tentang titik perdebatan yang pertama, yakni mengenai kelayakan demokrasi untuk diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam bidang tertentu, sering terjadi penerimaan juga penolakan. Penolakan tersebut mendasarkan diri pada sejumlah pandangan yang anti demokrasi.

Kecenderungan kebebasan menjadi tidak bertanggung jawab inilah yang menjadi sasaran kritik kalangan anti demokrasi. Bahkan lebih jauh dari itu, dikatakan bahwa nilai-nilai demokrasi telah kehilangan relevansinya. Lebih lanjut,  Sidney Hook dan para kritisi demokrasi, termasuk dengan penganut demokrasi lainnya, mengkuatirkan perluasan dari kebebasan di dalam demokrasi dapat menyebabkan erosi kebebasan personal melalui pembatasan-pembatasan sah yang mengesankan pada sifat perilaku personal.[11] Jadi, Hook dan para ktitisi demokrasi menguatirkan perluasan kebebasan dalam demokrasi bisa melahirkan pembatasan individu dalam menggunakan hak-haknya secara bebas dan itu berarti mengingkari kesetaraan semua manusia yang adalah juga salah satu nilai dasar demokrasi.

Bersamaan dengan demokrasi, keadilanpun seakan menjadi masalah abadi bagi manusia, baik secara teoritis maupun praktis bahkan dalam perjalanannya terdapat berbagai pendapat yang bervariasi pula. Dalam perjalanan sejarah, para filsuf seperti Plato melihat keadilan sebagai harmoni, baik di tataran sosial maupun individual. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang anggotanya bekerja sesuai fungsi sosialnya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Sementara individu yang sehat itu mirip seperti masyarakat yang adil, di mana semua organ tubuhnya berfungsi sempurna. Agak berbeda dengan Plato, Aristoteles mengartikan keadilan sebagai bagian dari keutamaan, dan keutamaan hanya dapat dibentuk melalui kebiasaan. Jika anda ingin jujur, tidak cukup anda hanya mengetahui apa arti jujur, tetapi anda juga perlu terbiasa bertindak jujur di dalam keseharian hidup.

Di masa abad pertengahan, Thomas Aquinas mencoba mengajukan argumen tambahan. Baginya keadilan adalah upaya memberikan pada orang apa yang menjadi haknya. Jika ia berhak atas gaji tinggi, maka tindakan yang adil adalah memberikannya gaji tinggi. Jika ia berhak atas nilai yang bagus, maka berikan ia nilai yang tinggi. Tentu argumen ini berdasar pada pelaksanaan kewajiban terlebih dahulu yang diikuti dengan penuntutan hak. Keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah esensi dasar yang mesti diperoleh setiap manusia, inilah wujud keadilan yang sesungguhnya.

Perdebatan masih berlangsung. Pada masa modern Immanuel Kant melihat keadilan sebagai bagian dari kewajiban moral yang tidak bisa dipertanyakan. Keadilan berpijak pada tiga prinsip, yakni tindakan yang bisa disetujui oleh semua orang, memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri, dan berasal dari kebebasan. Keadilan adalah bagian dari moralitas yang tegak berdiri di dalam sanubari manusia.

Pada akhir abad keduapuluh, perdebatan tentang keadilan masih berlanjut. John Rawls melihat keadilan sebagai suatu sikap fair yang didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang terukur. Sementara Jurgen Habermas melihat keadilan sebagai hasil dari kesepakatan dari proses komunikasi yang bebas. Bahkan Jacques Derrida berpendapat lain. Baginya keadilan tidak mungkin terwujud di masa sekarang. Keadilan adalah harapan yang selalu lolos dari genggaman masa kini, dan menunggu untuk diwujudkan di masa mendatang[12]. Ia memandang perwujudan keadilan dengan sangat pesimistis, bahkan tidak akan terwujud dalam dunia sekarang ini. Keadilan adalah sesuatu yang akan diwujudkan pada masa mendatang (dimensi futuris).

Pemahaman tentang keadilan selalu berkembang dan mengundang perdebatan. Para filsuf masih berdiskusi keras untuk memahami arti sesungguhnya, dan mencari kemungkinan penerapan di masa yang terus berubah. Pada level praksis di Indonesia, keadilan juga masih menjadi impian. Keadilan menjadi harapan bagi mereka yang peduli pada kemanusiaan.

Memotret Demokrasi Di Indonesia: Seklumit Perjalanan Yang Buram[13]

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam mengatur sistem pemerintahan dan penataan negara selama ini. Namun dalam perjalanan bernegara, mulai dari zaman orde lama, orde baru (rezim Soeharto), hingga era reformasi ini, seakan-akan demokrasi masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab hingga kini. Beberapa fakta perjalanan sejarah bangsa ini memperlihatkan bahwa semakin amburadul sistem demokrasi ini dijalankan di Indonesia.

Pada masa orde baru, banyak orang menilai negara gagal menjalankan sistem demokrasi ini. Mungkin benar, sebab kalau esensi demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk  rakyat maka kesimpulan kegagalan demokrasi adalah hal yang sangat mungkin disimpulkan pada rezim Soeharto ini. Pemerintahan seakan dijalankan dalam sistem komando dan hirarki yang kuat. Kebebasan berdemokrasi dari rakyat seakan dipasung oleh pemerintahnya sendiri. Rakyat menjadi objek pemerintahan, seakan-akan sebagai rakyat kita seperti kerbau yang tinggal diarahkan kesana-kemari tanpa protes sedikitpun. Jikalau adalah protes, maka sudah barang tentu rakyat akan ada dalam masalah besar. Lembaga penjamin demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif faktanya banyak berpihak pada kepentingan pemerintah dan bukan rakyat itu sendiri. Berbagai kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terjadi secara masif dan tertutup rapat, tanpa ada keberanian untuk membongkarnya. Sistem pemerintahan berjalan secara tertutup, tidak transparan dan juga akuntabel. Inilah sebetulnya yang mendorong kekuatan rakyat bersatu dan mendorong terjadinya perubahan secara fundamental (reformasi). Tahun 1998 bagi bangsa Indonesia dimaknai sebagai lahirnya demokrasi baru bagi Indonesia ketika kurang lebih 32 tahun hidup dibawah pemerintahan rezim Soeharto dengan orde barunya yang cenderung  korup itu, memasung hak demokrasi dan keadilan rakyat itu sendiri.

Geliat reformasi terjadi dimana-mana, bukan saja menjadi ajang perubahan pada level nasional tapi turut merambat hingga ke desa-desa sekalipun. Kesadaran akan kebebasan seakan menjadi alasan mendasar untuk perubahan harus terjadi secara mendasar pada berbagai aras kepemimpinan. Semuanya dilakukan atas nama demokrasi. Agenda reformasi menjadi hal esensial yang menggerakan rakyat untuk mengendalikan kembali pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat itu sendiri.

Lembaga-lembaga penjamin demokrasi (eksekutif, legislatif dan yudikatif) harus berjalan secara transparan dan akuntabel. Kontrol rakyat terhadap kinerja pemerintah menjadi bagian penting dalam sistem ini, sehingga memberi ruang protes kepada siapa saja, lembaga mana saja, kelompok mana saja jika tidak menyuarakan atau berpihak kepada rakyat. Mungkin inilah yang dimaknai sebagai era demokrasi, dimana rakyat diberi ruang kebebasan yang cukup. Rakyat kemudian dilihat sebagai subjek yang turut bersama-sama memikirkan dan mengerjakan berbagai agenda pemerintahan.

Meskipun demikian kita tidak lalu bisa menyimpulkan sistem demokrasi itu berjalan dengan baik, mungkin pada aspek tertentu dimana prinsip dasar demokrasi terlaksana, seperti kebebasan, equality,  kesadaran kemajemukan, ketentuan kemanusiaan (HAM). Tetapi pada sisi yang kain turut menyisahkan keresahan yang tidak sedikit. Sedikit fakta tentang itu nampak dalam pesta demokrasi misalnya. Pergeseran pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif secara langsung (sistem demokrasi dimana rakyat diberikan kebebasan untuk secara langsung memilih pemimpinnya) oleh rakyat kini memperlihatkan berbagai masalah dimana-mana. Banyak terjadi manipulasi dan kecurangan yang tidak sedikit meninggalkan keresahan yang cukup berarti bahkan berdampak pada konflik horisontal. Mungkin ini berhubungan dengan pendidikan politik rakyat yang lemah, sehingga mudah sekali dijadikan pintu masuk bagi kepentingan kekuasaan. Akibatnya rakyat kembali menjadi korban dari sistem demokrasi itu sendiri, yang katanya dicita-citakan itu. Money politik yang dulunya sering dialamatkan kepada para politisi (legislatif) juga eksekutif, kini bergeser kepada rakyat sendiri. Wattimury menegaskan  money politik seakan telah menjadi life style dari rakyat dan bukan kalangan politisi saja. Coba perhatikan pesta demokrasi yang terjadi, semisal pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun walikota dan bupati pada berbagai level, masyarakat sendiri yang terlibat secara langsung dalam money politik itu dan bukan para politisi.[14] Asumsi ini mungkin ada benarnya, sebab memang kepercayaan rakyat kepada orang-orang dalam lembaga ini semakin menurun bahkan hilang, sehingga pesta demokrasi dijadikan sebagai lahan untuk menggarap berbagai calon yang ingin maju. Penegasan ini sebetulnya memperlihatkan bahwa dalam era reformasi inipun kepercayaan rakyat kepada lembaga-lembaga penjamin pemerintahan semakin menurun. Ketidakpercayaan ini sangat berkaitan dengan ketidakmampuan para pemimpin negara (eksekutif, legislatif maupun yudikatif) membawa aspirasi rakyat dan rakyat benar-benar merasakan hakekat demokrasi itu sendiri.

Saya ingin mengutip dari Surat Kabar Kompas yang memuat tanggapan dan keprihatinan berbagai tokoh masyarakat tentang negara dan bangsa kita:

Kompas, Selasa, 14 Juni 2011,

Berita Utama.

Headline: Negara Mengarah Kleptokrasi

Korupsi tak hanya terjadi di lembaga yudikatif, peradilan, tetapi juga di legislative dan eksekutif. Kondisi ini diketahui pemerintah maupun rakyat. Namun pemerintah tidak berhasil mengatasinya. Bahkan, bangsa Indonesia mengarah menjadi Negara Kleptokrasi, yakni Negara yang diperintah oleh para pencuri. Demikian benang merah yang dapat ditarik dari pendapat advokat senior Adnan Buyung Nasution dan pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hydayatulah, Jakarta, Gun Gun Heryanto, secara terpisah di Jakarta, Senin (13/6).

Kompas, Senin, 20 Juni 2011,

Berita Utama

Headline: Kerusakan Moral Mencemaskan

Kerusakan moral bangsa sudah dalam tahap sangat mencemaskan karena terjadi di hampir semua lini, baik di birokrasi pemerintahan, aparat penegak hukum, maupun masyarakat umum. Jika kondisi ini dibiarkan, Negara bisa menuju ke arah kehancuran. Di kalangan birokrasi, pemerintahan, hamper semua lembaga Negara tidak bersih dari kasus korupsi. Hingga saat ini misalnya, tercatat 158 kepala daerah, yang terdiri atas gubernur, wali kota, dan bupati tersangkut kasus korupsi. Beberapa di antaranya sudah divonis bersalah. Aparat di sejumlah lembaga Negara, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bank Indonesia, dan Direktorat Pajak, juga tersangkut kasus korupsi. Bahkan di Dewan Perwakilan Rakyat, lebih dari 42 anggotanya terseret kasus korupsi. Kasus serupa terjadi di lembaga-lembaga daerah, termasuk DPRD.

Buruknya moral masyarakat juga tercermin dari merebaknya tawuran massal yang terjadi di Jakarta, Cirebon, Bekasi, Brebes, Bolaang Mongondow, dan tempat-tempat lainnya di Tanah Air. Masyarakat juga semakin tidak peduli terhadap moral baik, terbukti dengan tetap terpilihnya calon kepala daerah meskipun telah divonis bersalah oleh pengadilan. HAR Tilaar, Guru Besar Emiritus Universitas Negeri Jakarta, mengatakan, kerusakan moral bangsa ini disebabkan banyak factor, salah satunya karena selama ini bangsa Indonesia lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dan mengabaikan pembangunan karakter bangsa. Anies Baswedan, Herry Priyono dan Tilaar sepakat, harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi persoalan ini. Jika moral bangsa hancur, maka bangsa inipun terancam di ambang kehancuran.

Kutipan ini bagi saya sekaligus memperlihatkan sistem demokrasi keblabasan itu sendiri, sehingga terjadi berbagai praktek-praktek kecurangan dimana-mana.

Hal lain juga yang nampak adalah apa yang menjadi kritikan dari para pengkritik demokrasi (banding tulisan sebelumnya) seakan menjadi fakta dari penganut demokrasi itu  sendiri, yaitu kebebasan menjadi tidak tertanggungjawab dan sulit dibendung. Atas nama demokrasi, setiap warga negara berhak melakukan apa saja, penuh dengan kebebasan. Sehingga mungkin ada benarnya juga kalau kesimpulan bahwa kita mengalami demokrasi keblabasan. Nilai-nilai etika dan prinsip dasar dari demokrasi seakan dilanggar dengan seenaknya dan dilakukan dalam kesadaran atas nama demokrasi itu sendiri. Akibatnya ketidakadilan terjadi dimana-mana.

Mencari Keadilan di Indonesia

Bagi Daniel Dhakidae[15] arti keadilan tidak lagi perlu diperdebatkan. Makna keadilan yang sejati telah tercantum di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka secara konseptual baginya, tidak perlu lagi kita berdebat secara teoritis tentang arti keadilan. Itu hanya membuang amunisi pikiran.

Baginya Indonesia sekarang ini telah mengalami perubahan besar. Pada masa Orde Baru, negara, dengan institusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memiliki kekuasaan besar, karena mereka mengatur bidang-bidang yang terkait dengan kehidupan rakyat banyak, seperti listrik, air, dan sebagainya. Otoritas politik negara begitu kuat. Perusahaan swasta nyaris tidak memiliki tempat untuk bersaing.

Model negara semacam itu disebut Dhakidae sebagai negara organistik. Negara itu seperti tubuh yang besar, dan organ-organ di dalamnya yang memiliki fungsi spesifik. Pemimpin negara dianggap sebagai kepala yang memimpin dan memerintah semua organ-organ tersebut. Negara juga dianggap sebagai keluarga dengan presiden sebagai figur ayah.

Setelah reformasi negara organistik semacam itu ambruk. Yang tercipta kemudian adalah negara yang terpecah-pecah. BUMN lenyap digantikan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Inilah fenomena yang banyak dikenal sebagai deregulasi dan privatisasi. Negara tidak lagi berkuasa. Yang berkuasa kini adalah korporasi-korporasi raksasa.

Di dalam negara organistik, menurut Dhakidae, peluang korupsi oleh aparatur negara amat besar. Tidak ada kontrol masyarakat yang cukup kuat atas kekuasaan negara. Di dalam negara neo-liberal sekarang ini, di mana negara tidak lagi berkuasa mutlak, peluang korupsi melebar tidak hanya di antara aparatur negara, tetapi juga di kalangan perusahaan-perusahaan bermodal raksasa. Kekuasaan absolut negara yang korup digantikan oleh kekuasaan korporasi raksasa yang penuh dengan kerakusan.

Inilah situasi Indonesia dewasa ini. Di dalam pergantian peta politik tersebut, keadilan hampir tidak pernah dibicarakan. Rapat DPR hanya soal teknis prosedural tanpa ada pikiran kritis untuk menerapkan keadilan. Pada titik ini apa yang perlu dilakukan?

Budi Hardiman[16] mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Baginya setelah reformasi Indonesia memiliki empat macam model keadilan politik. Model pertama adalah model keadilan komunitarian. Di dalam model ini, keadilan berpijak pada paham satu kelompok dominan tertentu yang ada di masyarakat. Nilai-nilai kultural kelompok tersebut dianggap berlaku umum untuk semua masyarakat.

Di dalam model ini, negara beroperasi dengan berpijak pada nilai kelompok kultural dominan tertentu. Kelompok lain diharapkan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kelompok dominan. Jika tidak mereka akan menghadapi penghukuman. Inilah model tata politik keadilan komunitarian, di mana arti keadilan di dasarkan pada satu ajaran kelompok kultural tertentu.

Model ini jelas mengandung ketidakadilan tertentu. Model kedua yang diamati Budi Hardiman adalah model keadilan liberal. Di dalam model ini, negara bersikap netral terhadap semua pandangan kultural yang ada di dalam masyarakat. Negara hanya menjamin keamanan tiap warga negara, tanpa berpihak pada satu kelompok apapun. Model semacam ini banyak ditemukan di negara-negara liberal Barat.

Menurut Budi Hardiman model kedua ini juga mengandung ketidakadilan tertentu. Model ketiga yang diamatinya adalah model keadilan multikultural. Di dalam model ini, negara merangkul semua kelompok kultural yang ada di dalam masyarakat, baik yang minoritas maupun mayoritas. Tidak hanya merangkul negara juga mendorong perkembangan setiap kelompok kultural yang ada dalam bentuk subsidi ataupun pemotongan pajak. Sekilas model ini kelihatan ideal. Namun Budi Hardiman mengajukan model lain yang, menurutnya, lebih tepat, yakni model keadilan transformasional.

Di dalam model keempat, yakni model keadilan transformasional, ini, negara membuka forum-forum di dalam masyarakat, supaya setiap orang bisa berdiskusi tentang apa itu keadilan, dan bagaimana penerapannya. Forum-forum tersebut bisa dalam bentuk acara di TV, opini di koran, forum-forum ilmiah, aktivitas LSM, dan sebagainya. Setiap orang bisa membawa nilai-nilai kultural kelompoknya, dan berdiskusi dengan nilai-nilai kelompok lain tentang pelbagai kebijakan yang ada di dalam masyarakat. Fungsi negara adalah menjamin kebebasan dan keamanan forum-forum tersebut.

Di dalam model keadilan transformasional ini, keadilan adalah suatu proses yang terus diperjuangkan, baik dalam teori maupun praksis. Proses perjuangan dilakukan dalam diskusi yang berkelanjutan di dalam forum-forum publik yang ada. Keadilan adalah suatu ketidakmungkinan di masa sekarang, tetapi terus diperjuangkan untuk diwujudkan di masa depan. Untuk itu peran masyarakat sipil sangat penting. Masyarakat sipil harus aktif dalam kegiatan-kegiatan publik, supaya bisa menciptakan kebijakan-kebijakan yang lebih adil di masyarakat. Tanpa peran masyarakat sipil yang besar, model keadilan ini tidak akan pernah terlaksana.

Demokrasi dan Keadilan: Untuk Siapa

Demokrasi dan Keadilan, dewasa ini sedang menjadi dambaan setiap orang. Tetapi, “demokrasi dan keadilan” yang kita miliki, ternyata sedang banyak dipersoalkan. Presiden SBY telah meminta Forum Rektor untuk mengkaji “demokrasi” yang sesuai dengan kondisi kita. Ketua Mahkamah Konstitusi memperkenalkan istilah baru, “keadilan substantif”. Dapatkah kita menyimpulkan, kita sedang mencari “demokrasi” dan “keadilan” yang kita cita-citakan? Demokrasi dan keadilan yang sesuai dengan “hati nurani” rakyat. Sebab, rakyatlah pemilik “demokrasi” dan “keadilan” yang sesungguhnya. Dalam “demokrasi” ada istilah “suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi vox dei). Dalam “keadilan” tersimpan rasa kemanusiaan yang mendalam, tentang kebenaran yang sejati. Inilah “keadilan substantif”. Keadilan yang sesuai dengan rasa kemanusiaan, dan tidak sekedar normatif memenuhi ketentuan hukum. Kasus Prita dan Bibit-Chandra, adalah dua contoh dimana “demokrasi dan keadilan” (substantif) telah memenangkan nurani rakyat. Keduanya telah menggelinding, dan tampaknya sulit dicegah. Apa artinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita?

Kalau “demokrasi dan keadilan” semakin menggelinding, kebenaran yang sejati akan muncul. Kebenaran yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Prita mungkin akan menjadi terhukum, apabila tidak terkumpul jutaan “koin” yang merupakan cermin hati nurani rakyat, cermin keadilan substantif dan cermin kebenaran yang sejati. Demikian juga Bibit-Chandra, akan lepas dari KPK, kalau suara rakyat yang tercermin dalam “facebook” jutaan orang tidak muncul. Suara hati nurani rakyat itu, didalam mencari kebenaran dan menegakkan “keadilan substantif”, tidak terbendung oleh siapapun.

Kenyataan seperti itu, sungguh merupakan pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Betapa pentingnya mendengarkan suara rakyat. Politisi yang gagal mendengarkan suara rakyat, mungkin tidak akan terpilih lagi. Pemimpin yang tidak mendengarkan suara rakyat, juga akan ditinggalkan rakyat. Mungkin benar, sekali atau dua kali, kita bisa mengelabui rakyat. Yang pasti, tidak akan selamanya. Sebab, rakyat akan semakin pandai, semakin cerdik memahami nasibnya. “Kebenaran” dan “keadilan substantif” pasti akan menang. Inilah makna demokrasi, bahwa “kebenaran” dan “keadilan substantif” itu hanya ada di hati rakyat.

Penutup

Demikian sealakadarnya beberapa perspektif yang dangkal dari saya, sebab memang kita selaku rakyat masih dalam proses mencari format demokrasi dan keadilan yang mungkin sangat ideal terlaksana secara praksis. Tapi tidak salah juga kalau rakyat terus berproses memperjuangkannya. Semoga !!!

 

Daftar Bacaan

Dahl, Robert A.,  Democracy and its Critics, London : Yale University Press, 1989.

Dorrien, Garry J., Reconstructing the Common Good: Theology and Social Order, New

York: Orbis Books.

Dhakidae, Daniel., “Mencari Keadilan di dalam Masyarakat Multikultur”, materi simposium I Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya, Sabtu 13 November 2010.

Gordon Moris Bakken, Pembuatan Undang-Undang dalam Masyarakat Demokratis, dalam

Melvin I. Urofsky (ed), Demokrasi, Virginia Commonwealth University, 2001.

Hardiman, Budi., “Mencari Keadilan di dalam Masyarakat Multikultur”, materi simposium I Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya, Sabtu 13 November 2010.

Hook, Sidney., Democracy, dalam Encyclopedia Americana, vol.8.

Moltmann, Jürgen., The Crucified God, London: SCM, 1974.

Russell, Greg., Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi: Amerika dan Negara-negara Lain, dalam Melvin I. Urofsky (ed), Demokrasi, Virginia Commonwealth University,2001.

Sirait, Saut H., Politik Kristen di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001.

Surat Kabar Kompas, edisi 14 Juni 2011 dan 20 Juni 2011.

 

Wattimena, Reza A.A., “Mencari Keadilan? Sebuah Persoalan Abadi”, tulisan ini diakses pada google images pada 03 Juli 2011.

Yarbrough, Tinsley E., Melindungi Hak-hak Kaum Minoritas, dalam Melvin I. Urofsky (ed),

Demokrasi, Virginia Commonwealth University, 2001.


[1] Mengulas tema ini saya banyak mengutip uraian yang diberikan oleh Welsy Yohanes dalam skripsinya ketika meninggalkan fakultas filsafat UKIM

[2] Saut H. Sirait, Politik Kristen di Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 31.

[3] Robert A. Dahl, Democracy and its Critics, (London : Yale University Press, 1989),  hlm. 130.

[4] Garry J. Dorrien, Reconstructing the Common Good: Theology and Social Order, New York: Orbis Books, 1990, hlm. 3.

[5] Jürgen Moltmann, The Crucified God, London: SCM, 1974, hlm. 332.

[6] Christenton dalam Sirait, op.cit., hlm. 30.

[7] Greg Russell, Bentuk Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi: Amerika dan Negara-negara Lain, dalam Melvin I. Urofsky (ed), Demokrasi, Virginia Commonwealth University, 2001, hlm. 13-14.

[8] Tinsley E. Yarbrough, Melindungi Hak-hak Kaum Minoritas, dalam Urofsky, ibid., hlm. 72-73.

[9] Sugiantoro, op.cit

[10] Gordon Moris Bakken, Pembuatan Undang-Undang dalam Masyarakat Demokratis, dalam Urofsky, op.cit., hlm. 35.

[11] Sidney Hook, Democracy, dalam Encyclopedia Americana, vol.8, hlm. 686.

[12] Beberapa perkembangan dan perdebatan pikiran oleh para filsuf ini dikemukakan oleh Reza A.A. Wattimena, Dosen Filsafat Politik pada Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya. Tulisan ini diakses pada google images pada 22 Januari 2011, dengan tema “Mencari Keadilan? Sebuah Persoalan Abadi”. Pada akhir tulisan ini ia berkesimpulan bahwa “keadilan bukanlah sebuah tanda tanya, melainkan tanda seru, keadilan! Adalah kata yang mencerminkan tuntutan. Kita semua yang bekerja untuk mewujudkannya karena kita semua yang akan merasakannya.

[13] penjelasan pada bagian ini saya mengacu kepada beberapa materi yang diakses pada internet. Merupakan tulisan lepas dari berbagai elemen masyarakat yang turut memberikan kontribusi pikir pada dunia maya sehingga menjadi konsumsi publik. Tentu saya tetap selektif menggunakan materi-materi internet tersebut, dengan tetap mengacu kepada analisis saya sendiri yang juga turut mengikuti perkembangan pergantian rezim itu sendiri. Usaha ini mungkin agak dangkal, dan mungkin cenderung dalam kesimpulan yang agak negatif, tapi tidak salah juga diungkapkan sebagai bentuk kritik bagi sistem deokrasi negara tercinta kita ini, yang katanya penganut sistem demokrasi terbesar.

[14] Penilaian ini disampaikan oleh Lucky Wattimury (Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, politisi dari PDI-Perjuangan) dalam kesempatan Semiloka penusunan konsep, model dan modul  pembinaan Warga Gereja Profesi, yang dilakukan oleh LPJ GPM pada 24-25 Juli di Jemaat GPM Passo.

[15] Daniel Dhakidae adalah Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Jakarta. Gagasan ini disampaikan dalam acara simposium I Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya yang bertemakan “Mencari Keadilan di dalam Masyarakat Multikultur”,Sabtu 13 November 2010.

[16] Budi Hardiman adalah dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta,  Gagasan ini disampaikan dalam acara simposium I Fakultas Filsafat UNIKA Widya Mandala, Surabaya yang bertemakan “Mencari Keadilan di dalam Masyarakat Multikultur”,Sabtu 13 November 2010.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Desa Leahari Dan Dinamika Perubahan Sosial (Budaya Lokal Dan Kuatnya Pengaruh Modernisasi) oleh Maryo Lawalata

Makalah ini ditulis sebagai bentuk tugas akhir pada mata kuliah “Kebudayaan dan Modernitas” yang diampu oleh Prof. Dr. Mus Huliselan. Namun tugas ini bukan sekedar pemenuhan tugas tersebut, lebih dari pada itu tugas ini telah memberikan perspketif tersendiri bagi penulis untuk mengerti dan memahami masyarakat dalam perkembangan sosialnya sebagai bagian dari pengaruh modernitas. Oleh karena itu, makalah ini merupakan bentuk penelitian lapangan[1] yang terfokus pada desa Leahari, yang terletak di kecamatan Leitimur Selatan, Kotamadya Ambon.

Mengapa Leahari? Pertanyaan ini tentu menjadi acuan dasar terkait pemilihan lokasi penelitian pada makalah ini. Alasan penulis mengambil lokasi di Desa Leahari diantaranya, pertama, desa ini terletak di bagian belakang pulau Ambon, setelah desa Rutong ke arah gunung jika melalui desa Passo. Boleh dikatakan desa ini terletak di pinggiran ibukota Provinsi (ambon) yang akses ke kota cukup dekat namun kenyataannya desa ini masih dibilang cukup terisolir[2]; kedua, setelah pemekaran kecamatan Leitimur Selatan pada tahun 2007, Leahari ditentukan sebagai ibukota kecamatan sehingga otomatis semua pusat pembangunan infrastruktur ada di desa ini, maupun semua urusan administrasi kecamatan sehingga Leahari mau tidak mau harus berkembang sama dengan desa-desa lainnya yang mencirikan ibukota kecamatan.

Untuk memahami perubahan sosial di desa leahari, saya akan menjelaskannya dalam beberapa bahasan, diantaranya memberikan gambaran sosial dalam beberapa fase perkembangan setelah mencoba memahami perkembangan tersebut dengan menggunakan teori perubahan sosial dengan asumsi bahwa setelah itu kita dapat menyimpulkan sejauhmana desa Leahari memahami diri mereka sebagai ibukota kecamatan dan bagaimana sikap mereka menghadapi berbagai tantangan modernitas tersebut.

Leahari sebelum tahun 1985

Sebelum tahun 1985, Leahari sangat terisolir. Beberapa informan mengatakan indikator kuatnya adalah akses jalan menuju Leahari belum ada. Otomatis Leahari masih jauh dari sentuhan perubahan. Ironisnya adalah Leahari merupakan desa yang dekat dengan ibukota provinsi kala itu. Pembangunan infrastruktur desa maupun rumah penduduk masih menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh penduduk sendiri seperti penutup rumah dari atap dan dinding dari dahan pohon sagu (gaba-gaba). Bahkan untuk melakukan akses ke kota, biasanya masyarakat menggunakan jalur laut yaitu dengan menggunakan perahu yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Jika ada usaha untuk mendatangkan bahan-bahan bangunan dari kota untuk pembangunan di Leahari, maka masyarakat cukup merasakan sengsaranya, sebab harus mengangkut bahan-bahan tersebut dengan berjalan kaki.

Kehidupan sosial masyarakat kala itu masih sangat sederhana, relasi sosial masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan diantara mereka. Mungkin karena belum ada akses jalan masuk ke desa ini, memberi ruang kepada nilai-nilai kebersamaan itu semakin tumbuh diantara masyarakat misalnya nampak dalam kerja sama untuk mendatangkan bahan-bahan untuk pembangunan rumah atau infrastruktur desa, semua hal dikerjakan bersama-sama.

Sistem pemerintahan desa, masih bertumbuh pada nilai-nilai adat. Banyak proses-proses penyelesaian masalah dalam masyarakat diselesaikan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai unsur yang terlibat. Jarang sekali bahkan tidak ada masalah yang dihadapi masyarakat diselesaikan dipihak berwajib atau kepolisian. Kerja sama antara institusi-institusi dalam negeri yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan berlangsung dengan baik dan cukup kuat menghadapi berbagai keluhan masyarakat yang mungkin dihadapi.

Budaya setempat masih menjadi pegangan masyarakat, misalnya dengan mematuhi pendapat atau pikiran orang yang lebih tua. Relasi sosial masyarakat masih sangat baik atau diakui oleh para informan sebagai sikap yang penurut. Penghargaan kepada orang yang lebih tua masih sangat dirasakan, apalagi mereka adalah pemimpin dalam masyarakat. Kepercayaan kepada pemimpin inilah yang mendorong pola kehidupan masyarakat yang mungkin teratur meskipun masih sangat terisolir.

Menyangkut sistem mata pencaharian, masyarakat masih sangat bergantung pada hasil laut dan hutan mereka. Bertani dan nelayan sepertinya menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Hasil dari usaha dan kerja keras itu biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup hari-hari. Sangat jarang sekali, hasil hutan maupun laut orang-orang Leahari di jual ke kota, hal ini disebabkan oleh akses atau jalan yang belum ada. Sehingga kebanyakan masyarakat masih menggunakannya untuk kehidupan keseharian mereka. Barter atau menukar barang dengan barang adalah ciri khas hidup mereka untuk mencukupi hidup hari-hari. Mungkin belum terpikirkan untuk menjual barang-barang tersebut untuk menghasilkan uang, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga lain dapat dipenuhi.

Hal diatas berdampak pula kepada pendidikan. Kenyataan itu memperlihatkan tidak banyak orang-orang di Leahari mampu memperoleh pendidikan tinggi. Menurut data di desa dan pengakuan beberapa informan kunci, kebanyakan orang tua di Leahari hanya lulusan SMP ataupun SMA, apalagi perguruan tinggi belum ada sama sekali. Memang akhir-akhir ini, barulah ada anak-anak yang melanjutkan study mereka ke perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana. Namun sebelum itu sangat sulit sekali. Memang sangat ironis dengan kenyataan desa Leahari  yang tidak jauh dari ibukota provinsi. Namun faktor lain juga adalah karena orang-orang di Leahari kala itu belum menjadikan uang sebagai alat tukar atau transaksi ekonomi mereka.

Pasca Tahun 1985: Merembeknya Modernitas

Perubahan mendasar pada desa Leahari dirasakan setelah tahun 1985-an. Hal ini bersamaan dengan dibukanya jalan umum menuju desa ini. Akses jalan masuk desa memberi dampak yang cukup signifikan bagi perubahan dinamika sosial masyarakat. Beberapa hal yang dapat penulis uraikan terkait dengan perubahan yang dirasakan tersebut, diantaranya:

1.      Masyarakat Leahari sudah bisa berakses ke kota dengan menggunakan kendaraan bermotor (baik roda dua maupun empat). Hal ini memungkinkan hasil-hasil laut maupun darat mereka sudah mulai dijual ke Ambon. Pada titik ini, orang mulai menjadikan uang sebagai alat transaksi ekonomi. Hasil laut maupun hutan mereka, tidak lagi di barter namun sudah menjualnya sendiri dan mendapatkan uang. Pergeseran dari sistem barter ke pasar untuk mendapatkan uang adalah dampak dari dibukanya akses jalan ini. Sebagai daerah pesisir yang juga bertumpuh pada hasil tangkapan laut, orang-orang Leahari bisa menjual hasil ikan langsung ke pasar.

2.      Hal inipun membuka ruang bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM). Banyak anak-anak Leahari yang sudah mulai bersekolah ke luar desa, hingga mengecam pendidikan ke perguruan tinggi. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan hidup hari-hari, orang-orang di Leahari sudah bisa membelanjakan berbagai kebutuhan hidup. Mulai dari sandang, pangan maupun perumahan. Beberapa informan mengakui bahwa jika awalnya orang-orang di Leahari hanya bergantung pada hasil kebun dan laut untuk makan hari-hari, kini mereka sudah bisa membeli beras bahkan kecukupan lainnya. Ada pergeseran dari makan isi kabong ke makan nasi (beras).

3.      Kebutuhan akan bahan dasar bangunan, seperti semen dan seng untuk bangunan rumah dengan mudah didapatkan oleh masyarakat dengan membelinya langsung ke Ambon. Banyak orang di Leahari sudah mulai merubah bentuk rumahnya yang semula beratapkan atap dan berdinding gaba-gaba, kini berubah menjadi permanen dengan bahan dasar semen dan beratapkan seng bahkan genting. Bukan saja itu, bahan-bahan elektronik seperti televisi sudah menjadi incaran masyarakat, bahkan hampir semua rumah memiliki barang tersebut. Hal ini memungkinkan penyerapan informasi dan pemberitaan media setiap harinya cukup menjadi sajian manarik bagi masyarakat.

4.      Ketika perkembangan komunikasi lewat penggunaan handphone (telepon genggam), masyarakat Leahari banyak menggunakan hal tersebut. Hal ini memungkinkan mereka bisa berkomunikasi dengan berbagai saudara atau orang lain pada berbagai daerah hingga ke luar negeri. Jika pada awalnya orang-orang di Leahari sering menggunakan surat sebagai media komunikasi jarak jauh atau dengan menggunakan siaran radio, kini sudah bisa berkomunikasi secara langsung dengan menggunakan handphone. Bahkan untuk komunikasi-komunikasi pribadi di dalam desa sekalipun mereka tidak lagi mendatangi orang yang bersangkutan, cukup menelpon saja dan membicarakan berbagai hal. Hal ini menandakan bahwa awalnya dalam berkomunikasi masyarakat biasanya bertemu langsung (face to face) kini tidak lagi, sebab menggunakan saluran telkom.

Dampak Modernitas Bagi Kehidupan Sosial Budaya

Kuatnya pengaruh dari luar memperlihatkan gejala perubahan sosial masyarakat yang dapat diamati secara langsung. Bahkan berdampak dalam kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan juga observasi di desa Leahari, penulis dapat menguraikan beberapa dampak modernisasi terhadap kehidupan sosial-budaya, sebagai berikut:

1.      Ketika uang menjadi pusat transaksi ekonomi, maka masyarakat berlomba-lomba untuk mencari uang. Seakan-akan tujuan dari hidup atau pekerjaan yang mereka lakukan adalah uang, semua hal diukur dengan uang. Alhasilnya dari pola yang demikian adalah meningkatnya konsurmanisme dalam masyarakat. Persaingan adalah hal yang tidak bisa dihindari di desa Leahari. Menurut data yang diperoleh, sekitar tahun 2005, orang-orang Leahari  hanya memiliki beberapa buah parabola saja (sekitar 3 buah) oleh keluarga yang digolongkan mampu (berpekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil) namun lambat laun atau selang beberapa tahun saja, hampir semua rumah di Leahari memiliki parabola. Ini memperlihatkan bahwa persaingan diantara warga masyarakat tidak dapat terelakan. Rasa tidak mau kalah, jika yang lain memiliki barang elektronik yang baru maka keluarga yang satu akan berusaha untuk memilikinya juga. Hasil dari persaingan ini sebetulnya berdampak pula pada menurunnya alokasi uang untuk biaya study anak. Bahkan menurut pengakuan informan, banyak sekali terjadi pengangguran di Leahari dan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya anak laki-laki karena keterbatasan dana.[3]

2.      Relasi sosial yang dulunya mencirikan sikap keterbukaan dan gotong royong atau masohi dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan kini berubah menjadi sikap hidup yang cenderung individualistik. Orang lebih senang hidup untuk kepuasaan diri dan keluarganya dan tidak lagi berbagi dengan orang lain sebagai anak negeri. Persaingan yang kuat antar keluarga terhadap berbagai peralatan elektronik sebetulnya menghilangkan rasa kebersamaan yang ada dalam masyarakat. Dimana-mana orang berbicara mengenai uang, semua pekerjaan yang dulunya hanya bisa dikerjakan bersama-sama tanpa menuntut (tanpa pamrih) kini harus diukur dengan uang. jika tidak ada uang maka pekerjaan bangunan baik rumah maupun yang lainnya tidak bisa dikerjakan. Uang atau bayaran menjadi ukuran dalam semua relasi sosial masyarakat. Hal ini memberi ruang kepada kehidupan masyarakat yang tidak mau peduli dengan kekurangan orang lain. Orang sibuk mengurusi hidup dan keluarganya sendiri, suka bersaing dan tidak mau kalah. Jika orang lain punya barang baru, maka keluarga kami pun harus bisa memilikinya (ketatnya persaingan).

3.      Kuatnya pengaruh media elektronik (televisi) memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat. Sebagai contoh misalnya, acara-acara di televisi yang memperlihatkan lemahnya hukum, maraknya kasus korupsi, praktek suap, jika ada masalah orang langsung lapor ke polisi, pelanggaran HAM, maupun berbagai aksi demonstrasi berdampak pula pada berbagai kehidupan sosial masyarakat. Dulu kalau orang ada masalah dalam desa, orang bisa menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan melalui perangkat desa, kini jika ada masalah orang tidak lagi mempercayakan perangkat desa untuk menyelesaikannya, tapi mereka langsung lapor ke polisi atau pihak yang berwajib. Bahkan jika ada pemerintahan desa yang keliru, maka tidak segan-segan masyarakat merencanakan untuk melakukan aksi demonstrasi untuk memprotes kepemimpinan yang demikian. Rasa percaya masyarakat kepada orang lain semakin menurun. Orang sudah semakin rasional, atau menggunakan akal dalam menyelesaikan segalanya. Tidak lagi bertumpuh pada nilai-nilai adat maupun lembaga-lembaga adat yang dipercayakan, malahan timbul berbagai kecurigaan.

4.      Penggunaan handphone dan siaran televisi disamping banyak memberikan dampak positif, namun lebih dari pada itu cukup memberikan dampak buruk bagi perkembangan mental dan jam belajar anak. Khusus untuk siaran televisi, anak-anak seringkali menghabiskan waktu mereka untuk menonton film (sinetron) sehingga jam-jam belajar anak seringkali terabaikan. Ditambah lagi dengan pengawasan orang tua yang lemah, bahkan orang tua turut membiarkan anaknya menonton televisi di jam-jam yang seharusnya digunakan untuk belajar. Selain itu tontonan siaran televisi yang terkesan tidak sopan, atau menampilkan adegan-adegan yang berlebihan pun turut membentuk pola perilaku dan mental anak. Pada sisi yang lain penggunaan Hp pun turut memberikan dampak buruk, sebab menurut beberapa informan mengakui bahwa seringkali anak-anak usia sekolah sering menonton film-film porno di Hp mereka. Hp yang seharusnya dipakai untuk tujuan komunikasi menjadi media menarik untuk menyajikan berbagai adegan-adegan panas yang belum pantas ditonton oleh anak-anak.

5.      Kerja sama Tiga Batu Tungku (TIBAKU) sebagai pilar penting dalam masyarakat dalam menyikapi berbagai hal yang terjadi menjadi tidak bertaring. Pemerintah negeri, gereja dan pendidikan kini berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada kerja sama diantaranya. Padahal menurut pengakuan beberapa informan, awalnya TIBAKU ini berjalan dengan baik. Namun akibat pengaruh dari luar berdampak pula pada struktur dasar dalam masyarakat yang memporak-porandakan relasi sosial diantara lembaga-lembaga tersebut.  Masing-masing pihak cenderung mengurus apa yang menjadi bagiannya sendiri, tanpa mempedulikan lembaga yang lain. Jika ada satu lembaga yang mengambil alih tugas yang lain, acapkali ada kecemburuan sosial yang berlebihan dan menimbulkan konflik.

6.      Sejak tahun 2007, desa Leahari ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai ibukota kecamatan Leitimur Selatan yang dimekarkan dari kecamatan Baguala. Hal ini memungkinkan adanya pembangunan kantor-kantor pengelolaan administrasi kecamatan di Leahari, seperti kantor camat, polsek, dll., hal ini sebetulnya akan memberi ruang yang paling lebar terhadap berbagai pengaruh modernitas dan globalisasi yang mungkin saja memporak-porandakan kearifan lokal jika orang-orang di Leahari tidak memperhatikan hal ini. Oleh karena itu, lembaga-lembaga dalam negeri, termasuk gereja harus berperan aktif memberikan mekanisme pertahanan diri yang mungkin memberi ruang bagi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat ke arah yang lebih baik dan bukan sebaliknya menghancurkan masyarakat  Leahari itu sendiri.

Membaca Dinamika Perubahan Sosial di Desa Leahari

Perubahan sosial menggambarkan suatu proses perkembangan masyarakat. Pada satu sisi perubahan sosial memberikan suatu ciri perkembangan atau kemajuan (progress) tetapi pada sisi yang lain dapat pula berbentuk suatu kemunduran (regress).
Perubahan sosial dapat terjadi oleh karena suatu sebab yang bersifat alamiah dan suatu sebab yang direncanakan. Perubahan sosial yang bersifat alamiah adalah suatu perubahan yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri (masyarakat sendiri yang menjadi agen perubahan sosial – agen of change). Sedangkan perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang terjadi karena adanya suatu program yang direncanakan, seringkali berbentuk intervensi, yang bersumber baik dari dalam ataupun dari luar suatu masyarakat (dari pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat). Perubahan yang direncanakan yang datang dari dalam masyarakat yang bersangkutan, seringkali merupakan program perubahan yang dibuat oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu, biasanya para elite masyarakat, yang ditujukan bagi kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Perubahan sosial dalam setiap masyarakat menunjukkan adanya perbedaan waktu yang dibutuhkan. Satu masyarakat berubah secara cepat tetapi masyarakat yang lain berubah secara lambat. Begitu pula bahwa perubahan tidak terjadi secara serempak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Ada satu isu perubahan yang mampu mengubah satu unsur atau komponen masyarakat tetapi tidak mampu mengubah unsur-unsur atau komponen lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon setiap masyarakat terhadap perubahan itu berbeda-beda, bahkan terjadi pula perbedaan respon dari setiap komponen-komponen di dalam suatu masyarakat. Tingkat perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat sangat bergantung kepada sejauh mana kuat-lemahnya sumber-sumber perubahan (aspek eksternal) dalam mempengaruhi volume perubahan yang terjadi. Selain itu, tingkat perubahan tersebut bergantung pula pada respon atau penerimaan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.

Masyarakat Leahari memperlihatkan dinamika atau gejala sosial yang khas. Modernisasi sebagai gerakan sosial berlangsung dengan cepat dan tak terelakan bahkan berlangsung secara revolusioner (perubahan cepat dari tradisional ke modern). Artinya dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat berlangsung dengan cepat dan tidak terjadi secara bertahap. Memang dalam teori perubahan masyarakat, ada dua teori yang dikembangkan yaitu model Spencer yang memperlihatkan perkembangan masyarakat yang terjadi secara evolusi. Artinya perubahan masyarakat berlangsung secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana atau tradisional hingga modern atau apa yang dikembangkan oleh Rostow (bapak teori pertumbuhan dan pembangunan) yang memperlihatkan tahapan perubahan sosial, diantaranya; tahapan masyarakat tradisional, pra kondisi tinggal landas, masyarakat tinggal landas, masyarakat pematangan pertumbuhan dan masyarakat modern. Dan yang kedua adalah model Marx yang memperlihatkan perubahan masyarakat berlangsung secara revolusioner. Artinya perubahan masyarakat berlangsung secara cepat dan tak terbendung oleh masyarakat itu sendiri.

Kenyataan di Leahari memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat berlangsung dengan cepat atau revolusioner pasca tahun 1985 ketika akses jalan dibuka ke desa tersebut. Struktur masyarakat setempat menjadi berantakan dan diganti dengan hal-hal  baru yang dibawah dari luar. Konflik sebetulnya ada hal yang nampak dari bentukan budaya lokal dan modernitas tersebut. Namun sebagai akibat dari ketahanan masyarakat yang lemah, menjadikan hantaman modernisasi menjadi serbuan yang tidak bisa dibendung kedatangannya. Masyarakat Leahari seakan-akan tidak mempunyai mekanisme pertahanan diri yang kuat untuk menangkis pengaruh modernisasi tersebut, sebagai akibatnya banyak sekali nilai-nilai lokal menjadi berantakan bahkan terkikis habis. Struktur dasar yang ada pada masyarakat seakan-akan menjadi tak bernyawa menghadapi benturan tersebut.

Modernisasi yang berlangsung secara revolusioner tersebut memperlihatkan bahwa mungkin masyarakat terlalu lama hidup dalam keterisolasian sebagai desa yang sebetulnya tidak harus terisoler sebab berada di pinggiran kota kabupaten (semi periphery). Sehingga ketika modernisasi merembak maka masyarakat pun menerima begitu saja berbagai budaya yang dibawah masuk termasuk yang dikomunikasikan lewat media elektronik (televisi dan handphone) tanpa menyaringnya lagi. Seakan-akan masyarakat di Leahari tidak mempunyai filter untuk menyaring berbagai perubahan tersebut. Saya melihat bahwa peran lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat kurang berperan dengan aktif, termasuk kesiapan lembaga-lembaga tersebut untuk menyiapkan masyarakat menghadapi modernisasi.

Dampak modernisasi sangat luas, baik yang dianggap positif maupun negatif oleh kalangan masyarakat di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, baik yang berkaitan dangan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya dan ilmu pengetahuan. Modernisasi sebagai fenomena perubahan mendapat respon yang beragam, bahkan dikritisi sebagai westernisasi. Bagaimanapun sebuah masyarakat bukanlah “bejana” kosong yang begitu saja menerima hal-hal yang berasal dari luar, tetapi ia memiliki mekanisme tertentu melalui norma-norma dan nilai-nilai tradisi (budaya) dalam menangani dan menanggapi perubahan yang terjadi. Dalam kaitannya dengan hal ini adalah peran para agen perubahan (pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat) yang mampu mengantisipasi berbagai perkembangan masyarakat sehingga mampu mengarahkan masyarakat untuk berubah ke arah yang lebih baik. Inilah yang sepertinya tidak diantisipasi oleh berbagai elemen masyarakat di Leahari.

Hal lain yang dapat diperhatikan juga adalah sebagai akibat dari ketidaksiapan masyarakat menghadapi modernitas, maka pertumbuhan masyarakatpun berjalan cenderung lambat. Beberapa hal nampak sangat revolusioner, namun untuk hal-hal yang cenderung berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dan terorganisir berjalan sangat lamban. Elemen-elemen sosial dalam masyarakat seperti staf pemerintah negeri, majelis jemaat maupun pihak pendidikan (TIBAKU) bergerak cukup lama, dan tidak mampu berhadapan dengan kuatnya arus modernisasi. Hal ini cenderung berdampak pada perilaku masyarakat yang masih mencirikan pola-pola lama, namun cenderung memaksakan diri untuk maju sehingga akibatnya pertumbuhan atau perkembangan masyarakat menjadi tidak terarah dan terorganisir dengan baik. Inilah yang sebetulnya menjadi kerja keras dari berbagai elemen dalam masyarakat untuk membentuk mental, sikap dan perilaku masyarakat menuju pertumbuhan masyarakat yang lebih baik lagi, apalagi Leahari adalah ibukota kecamatan saat ini.


[1] Penulis sadari sungguh bahwa rentan waktu yang lama untuk melakukan penelitian akan cukup membantu dalam menyajikan hasil peneltian yang valid dan realaibel. Namun keberadaan penulis selama 4 hari di desa Leahari (dari tanggal 5-9 Agustus 2010), dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai tokoh kunci di masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat (mantan raja negeri dan beberapa orang tua-tua) juga tokoh agama (pendeta dan beberapa orang majelis) paling tidak sudah mampu memberikan gambaran mengenai keberadaan Leahari dan proses perubahannya. Bukan saja itu, penulis sudah sangat sering datang ke Leahari dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh GMKI, maupun kegiatan sinode GPM yang dipusatkan di jemaat ini. Termasuk penulis juga sudah beberapa kali diberikan kesempatan untuk melayani atau memimpin ibadah jemaat di Leahari.  Berbagai keterlibatan penulis ini, sedikit banyaknya sangat membantu untuk memberikan berbagai hal yang konkrit yang dapat penulis amati bahkan analisis.

[2] Kenyataan ini memang merupakan pengakuan dari beberapa informan yang penulis temui. Mengenai hal ini akan penulis bahas kemudian nantinya.

[3] Data ini diperoleh dari ketua majelis jemaat. Menurutnya hingga tahun 2007 sedikit sekali anak laki-laki di Leahari melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Orang cenderung menggunakan uang untuk bersaing dengan keluarga lain dan bukan disimpan untuk biaya study anak.

Tinggalkan komentar

Filed under Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

1 Komentar

Filed under Uncategorized